Hukum

1.385 Pejabat Dipenjara karena Korupsi: Terlalu Sedikit!

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – “Kita tahu di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023), seperti dilansir Kompas.com.

“Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ya, Presiden Jokowi mengungkapkan data adanya 1.385 pejabat pemerintah dan swasta yang dipenjara karena terjerat kasus korupsi. Data tersebut berdasarkan catatannya sejak 2004 hingga 2022. Sehingga, menurut Jokowi, sudah terlalu banyak pejabat yang dipenjara karena korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberantasan dan pencegahan korupsi perlu dievaluasi total, Rabu (12/12/2023). (Kompas.com)

Namun, sesungguhnya, bila kita cermati, jumlah tersebut justru masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan pejabat yang korupsi tetapi tidak tertangkap atau terungkap. Sebab, menurut pendapat ahli, korupsi itu ibarat puncak gunung es di dasar lautan, yang terlihat hanya pucuknya saja.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, sejak 2004 hingga 2022 ada 344 anggota DPR dan DPRD yang dipenjara karena korupsi. Di dalamnya, termasuk ketua DPR dan Ketua DPRD. Lalu ada 38 menteri dan kepala lembaga yang juga ditangkap dan dipenjara karena korupsi. Selain itu, ada 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota yang dihukum penjara karena korupsi. “Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner. Di antaranya komisioner KPU, KPPU dan KY (yang juga dipenjara karena korupsi),” tutur Jokowi.

Selain itu, ada 415 individu swasta dan 363 birokrat yang juga masuk bui akibat kasus korupsi. Apabila keseluruhan ditotal, ada sebanyak 1.385 orang yang masuk penjara karena kasus korupsi berdasarkan catatan Presiden Jokowi. “Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia,” tegasnya.

“Dengan begitu banyaknya orang, pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya, kita perlu mengevaluasi total,” tandasnya.

Comment here