Politik

135 Tokoh Tolak Hasil Pilpres 2024

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din Syamsuddin saat membacakan pernyataan sikap, dilansir Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Ya, sebanyak 135 tokoh menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Konferensi pers pernyataan sikap 135 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2024). (Kompas.com)

Para tokoh itu juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” terang Din.

Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024. Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau “quick count” berbagai lembaga survei serta “real count” Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur dia.

Para tokoh ini juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan menjelang pemungutan suara. Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU. “Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02,” ujar Din.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Turut hadir dalam pernyataan sikap itu di antaranya mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo, hingga mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Comment here