Hukum

17 Tahun Stagnasi Kasus Munir: Paradoks Negara Hukum

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Me-recall kembali pada 7 September 2004, hari ini tepat 17 tahun wafatnya aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Ironisnya, 17 tahun berlalu, dalang di balik kematian Munir masih menyisakan tanda tanya. Alih-alih mengupas tuntas, pemerintah seolah memang tidak memiliki political will (kemauan politik) untuk mengungkap aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Munir. Atas hal tersebut, Setara Institute menyatakan beberapa hal.

Pertama, menimbang dari kronologi peristiwa kasus Munir, mulai dari penyebab tewasnya karena diracun, keterlibatan PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan yang dinaikinya dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, hingga temuan Tim Pencari Fakta (TPF) yang menyebutkan adanya keterlibatan aktor-aktor negara.

“Berbagai rentetan tersebut seharusnya menjadi refleksi bahwa pembunuhan Munir ini merupakan kejahatan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu sistemik dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) Pengadilan HAM,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani. (Foto: Setara Institute)

Oleh karena itu, Ismail mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. “Penetapan sebagai pelanggaran HAM berat ini menjadi urgensi yang nyata mengingat masa kedaluwarsa kasus Munir akan masuk satu tahun lagi. Dengan menetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, upaya pengungkapan kasus Munir tidak akan terbatasi oleh waktu kedaluwarsa dan juga berbagai upaya khusus yang lebih masif dan progresif dapat dilakukan sehingga menjadi harapan baru bagi pengungkapan tabir pembunuhan Munir,” jelas Ismail yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Kedua, kata Ismail, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM merupakan salah satu tonggak utama dalam negara hukum. Sayangnya, kata dia, apa yang terjadi hingga hari ini hanyalah sebuah paradoks. “Lambannya penyelesaian kasus Munir telah menjadi refleksi nyata betapa tidak adanya keseriusan pemerintah dalam upaya pemajuan HAM. Janji penuntasan masalah HAM masa lalu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 nyatanya masih sebatas politik gincu pemerintah yang ditujukan untuk bersolek dan membangun citra. Untuk itu, kami mendesak Presiden Jokowi untuk kembali membuka ‘kitab’ Nawa Cita sebagai refleksi untuk semakin meneguhkan kembali janji dalam penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia,” paparnya. 

Ketiga, tutur Ismail, ironis ketika laporan hasil TPF kasus Munir justru dinyatakan hilang dalam sebuah lembaga kepresidenan. Padahal, diktum kesembilan Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF Kasus Meninggalnya Munir mengamanatkan pemerintah untuk mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat. “Alih-alih diumumkan ke publik, dokumen TPF tersebut justru telah hilang jejak. Padahal dokumen TPF seharusnya dapat menjadi kunci utama dalam menguak cerita yang sesungguhnya di balik kasus pembunuhan Munir. Lagi-lagi, stagnasi penyelesaian kasus Munir menunjukkan betapa impunitas masih melanggeng di negara ini,” sesalnya.

Padahal, lanjut Ismail, negara telah menyetujui adanya rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menguatkan komitmen dan meneruskan usaha melawan impunitas. “Oleh karena itu, kami mendesak negara untuk semakin meneguhkan komitmennya dalam menghapus impunitas di Indonesia. Sebab, pelanggengan terhadap impunitas adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap upaya perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM,” tandasnnya.

Comment here