Ekonomi

2018-2020, BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 38 Triliun

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara dan/atau daerah senilai Rp 38,16 triliun selama periode pemeriksaan 2018-2020.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif merinci temuan tersebut berasal dari beberapa sumber. Pertama, dari 24 laporan hasil pemeriksaan investigasi yang menunjukkan indikasi kerugian negara/daerah senilai Rp 8,72 triliun.

Dari 24 laporan terkait, 11 di antaranya telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan lainnya dimanfaatkan dalam proses penyidikan.

Kedua, 260 laporan hasil perhitungan kerugian negara (PKN) selama periode tersebut dengan nilai indikasi kerugian sebesar Rp 29,44 triliun.

Bahtiar mengungkapkan dari temuan itu, 53 laporan PKN telah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 207 lainnya sudah berstatus P-21 (lengkap) atau telah memenuhi syarat untuk masuk ke proses peradilan.

“Kami juga mendukung 250 kasus dengan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan dan seluruhnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum,” jelasnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (6/9/2021).

Berdasarkan kelompok pemeriksaan, Bahtiar mencatat pada 2018 BPK melakukan 256 pemeriksaan kinerja dan 286 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Kemudian, pada 2019 pemeriksaan kinerja naik menjadi 271, namun PDTT turun menjadi 257 pemeriksaan. Sedangkan pada 2020 pemeriksaan kinerja turun menjadi 261 pemeriksaan, dan PDTT melambung menjadi 316 pemeriksaan.

Sedangkan untuk tindak lanjutan temuan BPK, ia merangkum sejak 2005-2020 telah dikeluarkan sebanyak 596.229 rekomendasi dengan nilai yang diperiksa sebesar Rp 269,36 triliun.

Dari jumlah tersebut, 75,6 persen temuan sudah sesuai rekomendasi BPK atau setara Rp 137,38 triliun. Sedangkan 17,6 persen lainnya atau setara Rp 100,15 triliun masih belum atau tidak sesuai rekomendasi BPK. Kemudian, 5,8 persen temuan atau setara Rp 13,84 triliun tidak atau belum ditindaklanjuti, dan 1 persen atau setara Rp 17,99 triliun tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan sah.

Secara akumulatif per 31 Desember 2020, BPK mencatat Rp 113,17 triliun dana atau aset telah disetorkan ke kas negara atau daerah atau perusahaan dari seluruh tindak lanjut rekomendasi sejak 2005-2020.

Gedung BPK-RI. (Foto: liputan6.com)

75,6 Persen Ditindaklanjuti

Bahtiar menegaskan, sejak 2005 hingga 2020, BPK merilis 596.229 rekomendasi terkait pengelolaan keuangan kepada kementerian, lembaga, dan perusahaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Sebanyak 75,6 persen dari rekomendasi tersebut telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Ada 17,6 persen yang telah ditindaklanjuti tapi belum selesai atau belum sesuai rekomendasi,” kata Bahtiar.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020, BPK juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 3,62 triliun. Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 1,46 triliun kerugian negara telah dilunasi pihak yang berwenang.

“Ada Rp 341,95 miliar yang masih diangsur, kemudian Rp 110,09 miliar dihapus, dan masih ada sisa dalam pemantauan Rp 1,7 triliun,” imbuh Bahtiar dikutip dari Tempo.co, Senin (6/9/2021).

Pada 2020, BPK juga melakukan pemeriksaan terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) terhadap 241 objek pemeriksaan yang terdiri dari 27 objek pemerintah pusat, 204 objek pemerintah daerah, dan 10 objek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan lain.

Permasalahan yang ditemukan BPK antara lain bahwa Kementerian Keuangan belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Pemerintah mempublikasikan biaya program PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp 841,89 triliun karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut,” tandas Bahtiar.

Comment here