Politik

33 Anggota DPRD Ajukan Hak Angket soal Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Mengingat polemik yang terjadi atas kasus surat gubernur yang meminta sumbangan, fraksi-fraksi di DPRD sepakat untuk menggunakan hak angket agar persoalan ini menjadi jelas dan terang-benderang,” kata HM Nurnas, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dikutip dari detik.com, Selasa (14/9/2021).

Ya, polemik terkait surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi belum selesai. Kini, 33 anggota DPRD Sumbar mengajukan penggunaan hak angket.

Usulan penggunaan hak angket disampaikan di sela Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (14/9/2021). Sesaat sebelum rapat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Nagari serta Ranperda Perlindungan Perempuan-Anak itu ditutup, Nurnas melakukan interupsi.

Nurnas mengatakan ada 33 dari 65 orang anggota DPRD Sumbar yang sudah meneken pemberian dukungan pengajuan hak angket. Ke-33 orang itu terdiri dari tiga fraksi dan satu partai, yakni 10 orang dari Fraksi Demokrat, 14 orang dari Fraksi Gerindra, enam orang dari Fraksi PDIP-PKB dan tiga orang dari Partai Nasdem. Sedangkan PPP, yang merupakan rekan Nasdem di Fraksi PPP-Nasdem disebut belum memberikan respons.

Nurnas menyerahkan dokumen terkait pengajuan hak angket itu kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi. Penyerahan itu disaksikan para Wakil Ketua DPRD, dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. (Foto: AmanahNews.com)

Usai rapat paripurna, Nurnas mengatakan pengajuan hak angket merupakan bagian dari pengawasan pemerintahan oleh DPRD. Para pengusul, katanya, berharap dukungan penuh dari DPRD Sumbar agar usulan penggunaan hak angket ini menjadi keputusan bersama.

“Kami tadi secara resmi telah mengusulkan agar diagendakan penggunaan hak angket. Tentu kita berharap dukungan penuh dari DPRD agar ini bisa jadi keputusan bersama,” kata dia.

“Kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Kita ingin adanya keamanan dan kenyamanan atas jalannya pemerintahan,” sambung Nurnas.

Juru bicara pengusul hak angket, Irwan Afriadi, mengatakan hak angket ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait kebijakan Gubernur yang menjadi sorotan publik. Dia menilai polemik surat minta sumbangan itu berpotensi mencederai kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Ini juga demi menjaga harga diri dan wibawa serta kepercayaan masyarakat, serta tidak terciptanya krisis kepercayaan publik yang meluas kepada Kepala Daerah dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat,” kata Irwan.

Pengajuan hak angket dipicu beredarnya surat resmi yang ditandatangani Gubernur Sumbar. Surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3800/V/Bappeda-2021 perihal Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat dengan dugaan permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil “Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” yang dikeluarkan atas disposisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar.

“Kebijakan Gubernur dalam menerbitkan surat tersebut diduga telah dimanfaatkan oleh perorangan, badan dan atau kelompok tertentu yang berada di luar instansi Pemprov Sumbar untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan dimanfaatkan untuk kepentingan Provinsi Sumbar dengan nilai uang yang sudah terkumpul dari berbagai komponen masyarakat hingga ratusan juta rupiah,” katanya.

Para pengusul menilai Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan sejumlah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, katanya, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, di mana semua sumbangan pihak ketiga disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia juga menilai Gubernur Sumbar melanggar Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta norma Pasal 76 tentang Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di antaranya membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Comment here