Politik

4L, Luhut Lagi Luhut Lagi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Nama Luhut Binsar Pandjaitan selalu jadi pergunjingan publik. Ini tak lain karena dia menyandang seabrek jabatan di pemerintahan Presiden Joko Widido. Lalu muncullah anekdot 4L, lu lagi lu lagi, Luhut lagi Luhut lagi.


Ya, nama Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah jauh dari lingkaran pemerintahan selama Presiden Jokowi menjabat. Sejak masa Kabinet Kerja (2014-2019), Luhut telah menjadi ‘tangan kanan’ Jokowi.


Luhut sempat berganti beberapa jabatan dalam periode tersebut, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.


Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Luhut mendapat berbagai tugas dan jabatan tambahan, di samping menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Tempo.co)


Berikut lima jabatan Luhut lainnya yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (22/9/2021).


1. Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Ketua Gernas BBI menjadi jabatan teranyar yang digenggam Luhut. Jokowi memberikan posisi tersebut sejalan dengan berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Susunan Tim Gernas BBI terdiri atas Ketua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” tulis Pasal 2 Keppres 5/2021.
Menurut tugasnya, Tim Gernas BBI akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya ialah mencapai target Gernas BBI berupa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk pelaku ekonomi kreatif dan masuk ke ekosistem digital.


2. Interim Menteri KKP
Luhut sempat menjabat sebagai ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan sementara Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi ekspor benih lobster (benur).
Penunjukan Luhut sebagai ad interim Menteri KKP tertuang dalam surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Penunjukan tersebut dikarenakan KKP merupakan salah satu kementerian di bawah koordinasi Menko Marves. Jabatan kemudian diambil alih oleh eks-Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pada 23 Desember 2020.


3. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
Pada awal penanganan pandemi Covid-19 tahun lalu, Jokowi membentuk satuan kerja yang dikenal dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Di sana, Luhut menjabat sebagai wakil ketua komite. Tak hanya itu, ia juga sempat ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali.
Selain itu, bersama dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Luhut ditugaskan menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi zona merah pada 15 September 2020.
Berlanjut di tahun ini, Luhut juga menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


4. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
Aturan pengangkatan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN terbit lewat Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang diteken pada 17 September 2018.
Selain Luhut, eks menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution diangkat sebagai Wakil Ketua, dan Ketua Harian Airlangga Hartarto.
Adapun tugas Tim Nasional P3DN ialah memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara.
Selain itu, melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri.


5. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional
Pada Agustus lalu, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Salah satu poin dari aturan adalah mengangkat Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Merujuk aturan yang terbit pada 22 Juni 2021 itu, Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Dewan Pengarah juga bertugas untuk melaporkan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden Jokowi. Dewan Pengarah terdiri 15 anggota yang merupakan menteri atau pun kepala lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju.

Comment here