Opini

Ada Apa dengan Taliban?

Penulis: Karyudi Sutajah Putra, Pemimpin Redaksi KABNews.id.

Ada apa dengan Taliban, sehingga ada pihak-pihak tertentu di Tanah Air yang mendesak Pemerintah RI memberikan pengakuan terhadap kemenangan Taliban di Afghanistan?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi secara informal telah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, 26 Agustus lalu. Ia menyebut pertemuan itu sebagai opportunity window atau terbukanya kesempatan.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan tiga hal kepada perwakilan Taliban. Pertama, pentingnya dilakukan pembentukan pemerintahan Taliban yang inklusif. Kedua, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai lahan bagi aktivitas kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia. Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Retno menyatakan Indonesia tidak memiliki keinginan tertentu terhadap Afghanistan.

Satu satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur.

Di pihak lain, Kepala Kantor Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menjamin kelompoknya akan bersikap inklusif untuk pemerintahan Afghanistan yang baru. Hal itu ia sampaikan sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pemerintahan Taliban yang sekarang akan sama dengan pemerintahan Taliban dulu pada periode 1996-2001. Saat itu, pemerintahan Taliban bersikap eksklusif dan represif.

Tapi, janji tinggal janji. Taliban tetap represif. Begitu berkuasa mereka langsung melarang musik yang dianggap haram. Penyanyi folk Afghanistan Fawad Andarabi pun dibunuh di rumahnya oleh Taliban di utara Kabul pada 27 Agustus lalu. Ini hanya salah satu contoh.

Itulah mengapa mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menyatakan Indonesia tak perlu terburu-buru mengakui kemenangan Taliban. Indonesia harus wait and see, sampai Taliban membuktikan diri bahwa pemerintahannya benar-benar inklusif. Track records Taliban selama lima tahun berkuasa masih begitu membekas. Taliban, kata Buya Syafii, telah membawa “keping neraka” ke muka bumi.

Keping neraka itu tampaknya kini mulai hadir kembali di Afghanistan seiring kemenangan Taliban atas pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang didukung Amerika Serikat (AS). Bom bunuh diri di dekat bandara Kabul, insiden penembakan di sejumlah titik di Kabul, dan sejumlah peristiwa kekerasan lain pasca-tergulingnya Ashraf Ghani yang pengecut itu tampaknya mulai menghadirkan wajah sebenarnya Taliban.

Sikap Indonesia yang masih wait and see seperti tercermin dari pernyataan Menlu Retno pun kiranya tepat dan patut diapresiasi. Perlu dicatat, kepentingan nasional Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam percaturan internasional, termasuk dengan Afghanistan. Dalam konteks Taliban, Indonesia tak punya kepentingan apa pun kecuali melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur. Ini sejalan dengan amanat konstitusi, yakni, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sentimen Agama

Bukankah mayoritas penduduk Afghanistan (termasuk Taliban) adalah Muslim, sehingga ada sentimen agama dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim? Sah-sah saja jika ada yang berpendapat demikian. Tapi di belahan bumi mana pun, tidak ada negara yang menyandarkan hubungannya dengan negara lain atas dasar kesamaan identitas tertentu, agama misalnya.

Yang menjadi prioritas dalam hubungan antar-negara adalah kepentingan nasional suatu negara. Indonesia, seperti diungkapkan Menlu Retno, tidak memiliki keinginan tertentu terhadap Afghanistan. Satu satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur.

Perang pun tidak bisa dikaitkan dengan sentimen agama. Pemerintah Afghanistan dan Taliban terlibat perang. Padahal mereka sama-sama Muslim. Mereka berperang karena berebut kekuasaan, tak ada urusannya dengan agama.

Kehadiran AS di Afghanistan pun tak ada kaitannya dengan sentimen agama. Pemerintahan Ashraf Ghani yang ditopang AS, dengan kucuran dana hingga lebih dari Rp 1.800 triliun selama 20 tahun, dan Taliban yang diperangi AS, adalah sama-sama Muslim. Motivasi kehadiran AS di Afghanistan adalah kepentingan nasional mereka dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan.

Kini, ketika Taliban berhasil menguasai Afghanistan, mereka justru minta uluran tangan Tiongkok dan Rusia untuk membantu membangun kembali Afghanistan yang telah porak-poranda akibat perang saudara selama sedikitnya 20 tahun. Padahal, ideologi Tiongkok dan Rusia adalah komunisme yang bertolak belakang dengan Islam. Terbukti, sentimen agama tidak menjadi landasan sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Hal tersebut juga berlaku bagi Indonesia dan Arab Saudi. Meski penduduk Indonesia mayoritas Muslim, dan Indonesia pun merupakan negara pengirim jemaah haji terbanyak ke Arab Saudi setiap tahunnya, tapi tak ada privilege tertentu dari Saudi bagi Indonesia. Kemarin saat puncak-puncaknya pandemi Covid-19, misalnya, Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang warganya dilarang masuk Saudi.

Mengapa Arab Saudi melakukan itu? Karena hubungan dengan negara lain didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada kesamaan identitas tertentu.

Di masa lalu “penjajahan” atas negara lain memang didasarkan atas motif 3G, yakni gold (emas), glory (kebanggaan) dan gospel  (menyebarkan agama). Tapi mungkin sekarang tinggal 2G, yakni gold dan glory. Itulah!

Comment here