Politik

Al Araf: Klaim Prabowo Bersih dari Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Menyesatkan!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Tahapan kampanye Pemilu 2024, Selasa (12/12/2023), akan mengetengahkan agenda debat perdana calon presiden-wakil presiden dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Sebagai bagian dari konsolidasi menjelang agenda tersebut, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dikomandoi oleh Sekretaris TPN Nusron Wahid kemudian mengumpulkan aktivis dan korban penculikan tahun 1998 pendukung Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan yang diberitakan sejumlah media, pada intinya mereka mengklaim capres dukungan mereka, yaitu Prabowo Subianto bersih dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus penculikan aktivis pada 1997/1998.

Koalisi Masyarakat Sipil dalam konferensi pers bertajuk, “Menyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM” di Jakarta, Selasa (12/1/2023). Al Araf kedua dari kanan. (Istimewa)

Koalisi Masyarakat Sipil memandang, pernyataan sejumlah aktivis 1998 pendukung capres Prabowo Subianto tersebut menyesatkan, mengabaikan fakta dan bahkan benar-benar menyakiti korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

“Pembelaan yang serampangan dan cenderung gelap mata demi kontestasi kekuasaan, sesungguhnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengklaim pernah menjadi aktivis perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru. Dengan klaim dan embel-embel sebagai aktivis 1998, seharusnya mereka mengedepankan nilai-nilai perjuangan demokrasi dan HAM, khususnya keberpihakan pada korban dan keluarga korban, bukan membuat dan menyebarkan narasi manipulatif atas sejarah dan aktor kekerasan negara di masa lalu,” kata Al Araf dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam konferensi pers bertajuk, “Menyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM” di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil itu terdiri atas PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Centra Initiative, Walhi, TII, Lingkar Madani, Public Virtue, Setara Institute, YLBHI, dan lain-lain.

Penting diingat, kata Al Araf yang berasal dari Centra Initiative, penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan negara (pelanggaran HAM berat) masa lalu, salah satunya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan mandat dan agenda politik 1998.

“Selama kasus-kasus tersebut belum diselesaikan secara tuntas, termasuk membawa dan mengadili terduga pelaku dalam peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya terus disuarakan dan tidak akan pernah surut. Adanya pernyataan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai ‘isu 5 tahunan’ secara nyata merupakan pelecehan terhadap perjuangan korban dan keluarga korban yang telah berjuang selama puluhan tahun dan tak kenal henti untuk mendapat keadilan atas peristiwa yang dialaminya,” paparnya.

Khusus dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998, lanjut Al Araf, sejumlah dokumen khususnya laporan hasil penyelidikan Komnas HAM sejatinya sudah lebih dari cukup untuk meminta pertanggungjawaban Prabowo Subianto di ruang pengadilan HAM.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM telah menetapkan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebelumnya juga dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang Rekomendasi Pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI dinas karena terbukti memerintahkan melakukan penangkapan dan penculikan terhadap beberapa aktivis pada 1997-1998,” terangnya.

Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang di DPR pada 2009, tegas Al Araf, juga telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada pemerintah, salah satunya membentuk pengadilan HAM (ad hoc) kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. “Hal itu seharusnya ditindaklanjuti, termasuk hari ini oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada ruang yang lebih tepat bagi Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa yang diarahkan kepadanya selain ruang pengadilan,” cetusnya.

Juga ada pernyataan Budiman Sujatmiko dalam sebuah wawancara bahwa Prabowo Subianto mengakui tindakan penculikan dan mereka yang diculik telah dikembalikan, Al Araf menilai pernyataan tersebut sesungguhnya memperkuat pentingnya untuk segera dibentuk pengadilan HAM dan meminta pertanggungjawaban Prabowo dalam penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

“Pengakuan tersebut secara nyata bahwa Prabowo memang terlibat, meskipun menurut pengakuannya bahwa yang dia culik telah dikembalikan. Penting dicatat, penculikan adalah sebuah kejahatan dan mengembalikan mereka yang diculik tidak serta merta menghapus kejahatan,” tukasnya.

Al Araf menilai, elite politik termasuk para aktivis 1998 yang sedang duduk di dalam kekuasaan dan/atau ikut dalam kontestasi elektoral hari ini, seharusnya tidak mengabaikan apalagi sampai melupakan nilai-nilai demokrasi dan HAM, khususnya perjuangan para korban dan keluarga korban.

“Harus diingat bersama bahwa kondisi politik hari (baca: era reformasi), termasuk mengantarkan mereka yang hari ini duduk di dalam kekuasaan, merupakan hasil dari perjuangan para martir perubahan melawan Orde Baru. Dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, hingga kini masih terdapat 13 orang yang diculik dan belum kembali,” tandasnya.

Comment here