Opini

Amandemen UUD 1945 dan Kotak Pandora

Penulis: Karyudi Sutajah Putra, Pemimpin Redaksi KABNews.id.

KONSTITUSI bukan kitab suci. Kesakralanannya pun bukan harga mati. Amandemen mesti terjadi. Apalagi ada isu strategis yang mesti diwadahi: Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN)!

Amandemen bisa kebablasan. Kotak Pandora pun bisa menganga. Apalagi wacana masa jabatan presiden ditambah, tidak hanya dua periode, masih membara.

Suara rakyat terbelah. Suara wakil rakyat pun sama. Dari sembilan fraksi dan satu perwakilan daerah di MPR RI, ada yang setuju, ada yang wait and see, dan ada yang menolak.

Yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Yang masih wait and see (menunggu dan melihat) perkembangan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Yang menolak adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD).

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memang bak buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Jika tidak diamandemen, bagaimana bisa memberikan landasan konstitusional bagi PPHN? Inilah dalih mereka yang setuju.

Karyudi Sutajah Putra. (dokumen pribadi)

PPHN adalah reinkarnasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sempat dihapuskan Orde Reformasi karena warisan rezim Orde Baru. Kini, ketika alergi terhadap Orba mulai meredup, gagasan untuk menghadirkan kembali GBHN pun hidup. Dalihnya: pembangunan berkesinambungan!

Bagaimana kalau presiden berikutnya tidak melanjutkan pembangunan yang sudah diprogramkan presiden sekarang? Bagaimana kelanjutan pembangunan infrastuktur yang pada 2024 belum selesai? Yang paling urgen adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang butuh waktu hingga 10-15 tahun.

Dengan kata lain, wacana amandemen konstitusi berangkat dari kepentingan pragmatis demi kesinambungan pembangunan. Apalagi jika nanti terbukti masa jabatan presiden juga diperpanjang. Padahal, program pembangunan presiden berikutnya yang berbeda dengan presiden yang digantikannya adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial (bukan presiden yang sial) yang dianut Indonesia.

Sebaliknya, jika UUD 1945 diamandemen maka kotak Pandora bisa terbuka. Amandemen bisa menjadi bola liar. Selain masa jabatan presiden, bisa juga menyentuh cara pemilihan presiden yang dikembalikan kepada MPR, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat seperti yang terjadi sejak 2004. Inilah dalih sesungguhnya dari mereka yang menolak amandemen. Termasuk mereka yang masih wait and see. Namun alasan yang mereka kemas adalah saat ini Indonesia masih berjibaku dengan Covid-19, sehingga amandemen konstitusi bukan prioritas.

Hampir Pasti Gol

Yang menarik adalah sikap politik PAN. Begitu diundang bertemu Presiden Joko Widodo bersama petinggi-petinggi parpol koalisi pendukung pemerintah, dan setelah ketua umumnya, Zulkifli Hasan dibisiki Jokowi, PAN langsung balik badan. Rapat kerja nasional pun digelar: PAN memutuskan mendukung Jokowi!

Padahal selama ini PAN semacam oposisi. Sinyal persetujuan PAN terhadap amandemen UUD 1945 pun langsung dinyalakan. Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, menyatakan setelah 23 tahun hasil amandemen berjalan, UUD 1945 perlu dievaluasi. Demokrasi pun perlu ditata kembali.

Nah, frasa demokrasi perlu ditata kembali itulah yang memicu spekulasi amandemen akan membuka kotak Pandora, menjadi bola liar, termasuk mengutak-atik masa jabatan presiden.

Jika itu terjadi, maka amandemen pasal masa jabatan presiden wajib ditolak. Kalau masa jabatan presiden tidak dibatasi, apa bedanya Orde Reformasi dengan rezim Orba yang sudah digulingkan rakyat dan mahasiswa dengan berdarah-darah? “The power tends to corrupt”, kekuasaan itu cenderung korup, kata Lord Acton (1834-1902).

Memang, dilihat dari ketentuan Pasal 37 UUD 1945, amandemen konstitusi merupakan kewenangan seluruh anggota MPR. Tapi di partai politik ada “sistem komando”. Kalau pemimpin parpol sudah setuju, anggota tak bisa menolak. Kalau menolak, bisa dipecat. Kecuali DPD. Jadi, di atas kertas, dilihat dari konfigurasi jumlah kursi yang dimiliki parpol-parpol, jika dilakukan voting, maka wacana amandemen UUD 1945 hampir pasti gol. Termasuk perubahan masa jabatan presiden. Termasuk sistem pemilihan presiden.

Kini, kita menunggu kearifan Jokowi. Sejauh ini “petugas partai” itu keukeuh menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan ia menuding mereka yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden hendak menjerumuskan dan menampar mukanya.

Lalu, bagaimana kalau koalisi parpol pendukungnya “memaksa”? Bagaimana pula kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ngotot, bukankah Jokowi “hanya” petugas partai?

Simalakama

Di dalam politik tak ada konsistensi. Yang konsisten adalah inkonsistensi itu sendiri. Termasuk Jokowi. Misalnya, ia pernah berjanji tak akan mengangkat ketua umum parpol menjadi menteri. Faktanya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Juga Soeharso Monoarfa. Ketua Umum PPP itu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Zulhas pun tengah bersiap menjadi menteri, kompensasi dari dukungan PAN kepada Jokowi. Itu satu-dua contoh. Contoh lainnya masih banyak.

Apalagi jika Jokowi tergoda empuknya kekuasaan. Indikasi ke arah sana kasat mata. Putra dan menantunya manjadi walikota: Gibran Rakabuming Raka Walikota Surakarta, Bobby Nasution Walikota Medan. Kekuasaan memang menggiurkan.

Sekali lagi, di dalam politik tak ada konsistensi. Yang konsisten adalah inkonsistensi itu sendiri. Esuk dhele, sore tempe.

Buah simalakama itu pun kini sedang dihadapi Jokowi!

Comment here