Opini

Ancaman Korupsi dan Politisasi Dana Desa Jelang Pemilu

Oleh: Jaya Darmawan

Jakarta, KABNews.id – Desa sebagai entitas paling mikro pemerintahan memiliki peranan yang sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka, dana desa hadir sebagai keberpihakan negara terhadap masyarakat pedesaan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan.
Pemerintah mengklaim sudah mampu melakukan penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal lima tahun terakhir, dari sejumlah 47.386 pada 2018 menjadi 13.856 pada 2022. Desa mandiri juga mengalami kenaikan dari 174 pada 2015 menjadi 6.238 pada 2022. Kebijakan ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan pedesaan dari 13,10% pada Maret 2021 menjadi 12,36% pada September 2022.

Terbaru, rapat panja DPR penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diusulkan kenaikan dana desa pada 2024 sebesar 20%, sehingga setiap desa akan mendapat Rp 2 miliar. Bahkan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan kenaikan dana desa menjadi Rp 5 miliar. Dalam rakernas APDESI, 26 Juli lalu, dua bakal calon presiden (Anies Baswedan dan Prabowo Subianto) memberi dukungan pada peningkatan nilai dana desa. Problematikanya dalam delapan tahun pelaksanaannya, masih saja dibayang-bayangi masalah mendasar dan berulang.

Ilustrasi. (detik.com)

Ruang Korupsi

Penggunaan anggaran dana desa masih dihantui korupsi. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022, korupsi di sektor desa menempati peringkat wahid korupsi terbanyak dengan 155 kasus dengan 252 tersangka –angka ini naik dari 2021 sebanyak 154 kasus. Modus yang sering dilakukan adalah laporan fiktif, penggelembungan, dan penyalahgunaan anggaran kegiatan atau proyek, pemotongan anggaran serta penggelapan dana. KPK menyebutkan permasalahan selama ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes, pembangunan, dan perencanaan.

Partisipasi masyarakat desa dalam APBDes sudah menjadi masalah lama. Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah, baik melalui kementerian/lembaga terkait yakni Kemendes, Kemendagri, dan Kemenkeu, KPK, maupun dari pemerintah daerah sudah banyak dilakukan, namun masih belum berdampak. Adanya prosedur musyawarah desa dalam perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa masih belum efektif dalam perwujudan partisipasi masyarakat, karena masih lemahnya literasi dan budaya masyarakat mengenai dana desa, sehingga pemerintah perlu mengupayakan peningkatan dua hal tersebut.

Pengawasan dana desa juga menjadi aspek yang penting dalam efektivitas kebijakan. Selain dengan adanya transparansi dan partisipasi, diperlukan keberpihakan kelembagaan pada pihak yang bertugas mengawasi dan melaksanakan dana desa. Keberpihakan kelembagaan diberikan kepada lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, Kemendagri, Kemendes, BPK, hingga lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Hal ini bisa diupayakan dengan penguatan peraturan perundang-undangan terkait korupsi dana desa.

Peraturan dan teknis pelaksanaan yang ada harus menciptakan iklim kebijakan yang inklusif, transparan, berbasis outcome (money follow program) dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi pejabat pelaksana. Sosialisasi dan edukasi kepada kepada kepala desa maupun perangkat desa terkait perbedaan mendasar korupsi dan maladministrasi harus dilakukan secara gamblang dengan batasan yang jelas, yaitu penegasan pada aspek kerugian pada keuangan negara dan mengutamakan pencegahan.

Rawan Politisasi

Usulan kebijakan oleh DPR disertai dengan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Sebelumnya, sejumlah kepala desa datang ke Jakarta melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan perpanjangan masa jabatan.

Catatan lain, pada 2022 lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang dipimpin Surta Wijaya memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat selama tiga periode.

Alih-alih berfokus dalam menyelesaikan problematika pengelolaan dana desa, DPR malah terkesan tutup mata menaikkan anggaran dana desa dan menyambut fenomena politik tersebut dengan menambah masa jabatan kepala desa. Iklim politik yang mengamini perpanjangan jabatan kepala desa ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dalam upaya pembatasan jabatan.

Maka dari itu, usulan DPR ini bisa berbahaya bagi demokrasi karena tidak bisa menutup kemungkinan jabatan-jabatan lain seperti Presiden, DPR, dan kepala daerah menuntut hal yang sama. Momentum Pemilu 2024 dalam meloloskan tuntutan perpanjangan jabatan ini juga bisa dibaca sebagai upaya para politisi dalam meraih dukungan massa di desa. Politik transaksional berpotensi menjadi motif utama dalam wacana ini, mengingat kepala desa memiliki kekuatan elektoral yang tidak bisa ditolak para petahana dan partai politik.

Pendidikan Berbasis Kolaborasi

Beragam solusi terkait pengelolaan dana desa di atas perlu diperhatikan, mulai dari bidang pengawasan, partisipasi, hingga penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut bisa dilakukan secara paralel demi pengelolaan dana desa yang berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa. Namun, pendidikan menjadi kunci utama dalam pengentasan problematika ini.

Pendidikan yang dibutuhkan dalam rangka sumbangsih terhadap kualitas pengelolaan dana desa, diupayakan untuk meningkatkan kualitas human capital di pedesaan. Masyarakat yang terdidik akan mampu menghasilkan subjek kebijakan yang handal dan partisipatif. Pendekatan pendidikan bisa dilakukan baik secara kebijakan umum pendidikan maupun kebijakan edukasi dana desa. Namun, hal paling mendasar yang perlu difokuskan adalah pendidikan berbasis kolaborasi.

Kolaborasi yang dimaksud adalah pentingnya melibatkan masyarakat desa dan masyarakat sipil, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga independen. Sehingga, kebijakan umum pemerintah di bidang pendidikan seperti program wajib belajar 12 tahun, program pemerataan pendidikan, dan program lain peningkatan kualitas pendidikan secara umum, akan ditopang oleh pendidikan non-formal melalui proses kolaborasi yang lebih menekankan pada pentingnya kesadaran dan kontribusi pengelolaan dana desa.

Adanya peran masyarakat dan lembaga independen bisa membuka peluang inovasi pengelolaan dana desa, misalkan pada bidang teknologi dan ekosistem digital dengan pembuatan aplikasi atau platform anggaran dana desa open source. Kita bisa mencontoh dan mengadopsi open source platform di negara Ceko yang menggandeng non-profit organization bidang digitalisasi pemerintahan daerah, Otevrena Mesta (Open Cities) dalam pengembangan.

Ceko melalui Kementerian Keuangan mengembangkan platform bernama Cityvizor yang user-friendly, mudah diakses, dan mampu menyediakan informasi anggaran kota-kota secara lengkap, mulai dari penerimaan, biaya, hingga detail pengeluaran publik.

Platform semacam Cityvizor ini bisa menjadi portal transparansi anggaran pemerintah, termasuk pemerintah desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, integritas, inklusifitas, dan kualitas penggunaan anggaran dana desa. Kolaborasi peran pemerintah dengan masyarakat maupun lembaga independen seperti ini akan menjadi game changer dalam pengelolaan dana desa ke depan. Selain itu, diharapkan mampu menjadi kawah candradimuka yang membentuk subjek kebijakan, yakni warga desa yang sadar, peduli, dan kontributif dalam pengelolaan dana desa yang berkualitas, berdampak, dan bebas korupsi.

Jaya Darmawan, peneliti Center of Economic of Law Studies (Celios).

Dikutip dari detik.com, Kamis 10 Agustus 2023.

Comment here