Hukum

Aparat Baru Bergerak Kalau Korban Mafia Tanah adalah Pesohor

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) menilai aparat penegak hukum bergerak cepat dalam meringkus mafia tanah jika korbannya adalah pesohor. FKMTI meminta aparat keamanan juga melakukan langkah yang sama terhadap rakyat biasa yang banyak menjadi korban mafia tanah.

“Jangan karena korbannya publik figur, seperti artis Nirina Zubir, aparat penegak hukum langsung bergerak cepat meringkus para pelaku mafia tanah. Aparat seharusnya berbuat yang sama jika korban mafia tanah adalah rakyat biasa,” ujar Ketua FKMTI SK Budiardjo dikutip dari Beritasatu.com, Selasa (23/11/2021).

Budi mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warga negara, apa pun statusnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini, kata dia, banyak warga yang tergabung dalam FKMTI menjadi korban mafia tanah dan sampai saat ini kasusnya terkesan diabaikan.

“Banyak rakyat yang menjadi korban mafia tanah di seluruh Indonesia. Kasus mereka tidak viral di media sosial, sehingga dibiarkan oleh pihak terkait,” ujar Budi, yang juga salah satu korban mafia tanah.

Gedung BPN. (Foto: Pinhome)

Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali dengan tegas memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memberantas mafia tanah beserta bekingnya. Namun, kata dia, aksi mafia tanah sampai saat ini masih terus terjadi dan mereka terkesan tidak bisa disentuh hukum.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya pendukung Presiden Jokowi, ikut mendukung upaya pemberantasan mafia tanah. Dia berharap agar masyarakat tidak hanya ribut tentang “cebong vs kadrun” dan melupakan rakyat yang menjadi korban mafia tanah.

“Rakyat jangan mau diadu domba, saling ejek. Memviralkan hal-hal yang tidak penting dan melupakan kasus perampasan tanah. Saya menduga ada mafia tanah yang sengaja memperkeruh situasi agar kasus perampasan tanah tidak terungkap,” ujar Budi.

Menurut Budi, sejatinya mafia perampas tanah rakyat adalah orang-orang yang bisa merusak persatuan bangsa. “Mereka bisa mengadu domba rakyat dengan pembeli tanah dari pihak yang merampas tanah rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, mantan aktivis Forum Kota, Manaek Hutabarat, yang kini menjadi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, mengatakan, kasus yang menimpa artis Nirina Zubir dan ibunda Dino Patti Djalal menunjukkan kesan bahwa BPN tidak mampu mencegah mafia tanah beraksi.

“Semua menjadi ribut, menjadi pemadam kebakaran, setelah ada peristiwa dan selalu ujungnya penipuan pemalsuan yang menyeret akta yang dibuat PPAT tidak valid,” katanya.

Manaek menyarankan perlu kembali ditarik sebagian kewenangan dalam pembuatan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebab, kata dia, sertifikat pertama kali diterbitkan oleh kantor pertanahan tanpa PPAT.

“Seharusnya, peralihan bisa dilakukan kembali di BPN, karena lebih mudah dan murah. Kalau masih ada masalah, maka permasalahannya ada di BPN,” ujarnya.

Comment here