Hankam

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) maupun lainnya tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuannya.

Hal ini tercantum dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari sindonews.com, Senin (22/11/2021), dasar penerbitan ST Panglima TNI ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. (Foto: MPI)

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Comment here