Opini

Babah Alun & Utang

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pegiat Media

Jakarta, KABNews.id – Kisah hidupnya menginspirasi. Petuah-petuahnya di media sosial tak kalah menginspirasi. Tak terkecuali petuah soal utang. Kata dia, jika seseorang belum melunasi utangnya, maka ketika meninggal dunia nanti arwahnya gentayangan di akhirat, di antara surga dan neraka, dan tidak bisa masuk ke salah satunya sebelum utangnya dibayar.

Dialah Babah Alun. Belakangan, pemilik nama Muhammad Jusuf Hamka setelah mualaf atau masuk Islam ini membuat geger seluruh negeri. Gegaranya, pengusaha jalan tol itu menagih piutangnya ke pemerintah sebesar Rp800 miliar.

Di pihak lain, pemerintah pun tak mau kalah. Mereka menagih balik piutang pemerintah di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp775 miliar. CMNP adalah perusahaan jalan tol yang semula dimiliki Siti Hardiyanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut, putri kesayangan mendiang mantan Presiden Soeharto, yang kemudian diambil alih Babah Alun.

Muhammad Jusuf Hamka, pendiri Masjid Babah Alun, berpose di depan masjidnya. (Foto: dream.co.id)

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap tiga perusahaan terafiliasi CMNP memiliki utang ke negara hingga Rp775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mengutip sebuah sumber, hak tagih negara itu menyangkut debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah melalui BLBI, yakni Bank Yakin Makmur (Bank Yama). Semula Mbak Tutut merupakan pemegang saham mayoritas Bank Yama di mana CMNP menaruh deposito.

Namun, Yustinus menilai piutang negara pada CMNP tidak terkait Babah Alun, setelah pihaknya mengecek ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana anak angkat Buya Hamka itu bukan pemegang saham dan bukan pula pengurus CMNP.

Kendati demikian, kata Yustinus mengutip dokumen Ditjen AHU, nama anak-anak Babah Alun tercatat sebagai komisaris dan direksi perusahaan. Yakni, Feisal Hamka sebagai Komisaris Utama, dan Fitria Yusuf sebagai Direktur Utama. Kedua anak Babah Alun ini juga memiliki saham CMNP senilai total 9,35 persen.

Ihwal utang pemerintah kepada CMNP, menurut Babah Alun, bukan berasal dari proyek infrastruktur yang digeluti perusahaannya, melainkan deposito yang dimilikinya di Bank Yama ketika krisis keuangan 1998 yang terkait dengan BLBI.

Merasa tak punya utang ke pemerintah, Babah Alun pun melawan. Ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Akhirnya, terbitlah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No 564 PK/Pdt/2007 tertanggal 15 Januari 2010 yang menghukum pemerintah untuk membayar dana atau uang milik penggugat (CMNP) yang terdiri atas deposito berjangka beserta bunganya sebesar Rp78,8 miliar dan dana dalam rekening giro 00960.2.11.01.62 sebesar Rp76 miliar.

Lalu, mengapa saat ini Babah Alun justru menagih utang ke negara hingga Rp800 miliar? Ternyata, MA juga mewajibkan pemerintah untuk membayar denda sebesar 2 persen setiap bulan dari seluruh dana hak penggugat terhitung sejak Bank Yama dibekukan otoritas. Nah, lho!

Ihwal tuduhan bahwa CMNP berutang ke pemerintah sebesar Rp775 miliar, Babah Alun sesumbar akan menggantinya 100 kali lipat jika itu benar.

Kini, ihwal piutang Babah Alun di pemerintah sudah menjadi konsumsi publik. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar pemerintah membayar utangnya kepada rakyat dan swasta yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perintah Jokowi itu menurut Mahfud disampaikan dalam rapat kabinet tanggal 23 Mei 2022 dan 13 Januari 2023.

Lalu, mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani tak kunjung membayar utangnya ke CMNP milik Babah Alun? Jika disimak dari pernyataan Yustinus Prastowo, pemerintah tampaknya juga minta utang CMNP kepada negara dibayar. Sayangnya, Babah Alun tak mengakui CMNP punya utang kepada pemerintah. Bahkan ia sesumbar akan membayar 100 kali lipat jika benar CMNP punya utang kepada pemerintah.

Lantas, bagaimana solusinya? Harus dicari titik temu supaya kedua belah pihak sama-sama menerimanya. Jika memang Putusan MA sudah memerintahkan pemerintah membayar utangnya kepada Babah Alun, ya harus segera dilaksanakan, karena keputusan MA itu final dan mengikat. Apalagi Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk membayar semua utang pemerintah kepada rakyat atau swasta yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, jika CMNP juga memiliki utang kepada pemerintah, maka wajib pula dibayar. Apalagi dua anak Babah Alun menjadi pengurus dan pemegang saham perusahaan CMNP. Ataukah pemerintah perlu menempuh cara seperti yang dilakukan Babah Alun dengan mengajukan gugatan ke pengadilan? Kalau memang harus, mengapa tidak?

Seperti kata Babah Alun dalam petuah-petuahnya, utang wajib hukumnya untuk dibayar. Jika tidak, maka sesorang yang masih punya utang di dunia, jika meninggal dunia nanti, arwahnya akan gentayangan di antara surga dan neraka. Demikian bukan, Babah Alun?

Comment here