Politik

Bamsoet: Covid-19 Akibatkan Pandemi Moral

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar oleh MPR,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Mengingat pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis,” lanjut  Bamsoet.

Hal itu disampaikan Bamsoet usai bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto bersama di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Nusa Dua, Bali. Momen itu terjadi di tengah ramainya kisruh MPR dengan Menkeu terkait masalah anggaran MPR.

Bamsoet menyebut keduanya sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi. Namun pertemuan tersebut bukan membahas terkait anggaran, melainkan meningkatkan sinergitas antara MPR RI dan Kementerian Keuangan.

“Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dan MPR RI, bukanlah terkait masalah anggaran,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (4/12/2021), dikutip dari detik.com.

Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR RI)

“Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu,” imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia menegaskan MPR mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara. Terkhusus dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 juncto UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c menegaskan MPR mendapat tugas menyosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. “Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia, saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata,” tambah Bamsoet.

Bamsoet juga menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran, sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Sebab itu, Bamsoet memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan mensosialisasikan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebinekaan.

“MPR juga mendorong agar tahun 2022 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia,” ujarnya.

“Ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut,” imbuh Bamsoet.

Ia juga menjelaskan, menghadapi tahun 2022 seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersatu padu, sehingga kepercayaan investor bisa tetap meningkat, dan perekonomian nasional bisa tetap tumbuh positif.

MPR mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN 2022 untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, maupun deregulasi dan debirokratisasi.

“Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen, sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20,” ujarnya.

“MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif, sehingga pada 2022 Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi Covid-19,” pungkas Bamsoet.

Comment here