Politik

Bamsoet: Sosialisasi Empat Pilar MPR Perkuat Imun Ideologi Bangsa

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan, tumbuhnya radikalisme tidak hanya dipicu faktor internal. Dinamika zaman yang terjadi di lingkungan global juga turut memberi warna dan mendorong munculnya radikalisme di dalam negeri. Salah satu yang menjadi perhatian berbagai negara saat ini adalah keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Abdul Kadir Jailani memang menyebut belum ada informasi soal keterkaitan Taliban di Afghanistan dengan jaringan teroris di Indonesia. Menurut Abdul, jaringan-jaringan teroris di Indonesia biasanya punya hubungan dengan Al Qaeda ataupun Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Taliban tidak identik dengan dua kelompok teroris internasional itu.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: hu-pakuan.com)

“Namun demikian, ada kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa kemenangan Taliban akan mempengaruhi kondusifitas politik di Tanah Air, sehingga tidak ada salahnya mengedepankan sikap kewaspadaan. Namun juga penting untuk kita ingat bersama bahwa alat pertahanan terbaik dalam menangkal radikalisme bukanlah semata mengandalkan tindakan represif, melainkan dengan penguatan benteng ideologi,” ujar Bamsoet dalam ‘Webinar Vaksinasi Ideologi’ yang diselenggarakan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Forum Intelektual Muda, di Jakarta, Senin (6/9/2021) seperti dilansir rm.id.

Webinar tersebut dihadiri juga oleh Deputi Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, ahli politik dari LPI Boni Hargens, ahli keamanan dan hubungan internasional Kusnanto Anggoro, pengamat terorisme Milda Istiqamah, dan co founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna.

Bamsoet yang juga Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, bangsa Indonesia tidak boleh mengabaikan fakta bahwa paham radikalisme tidak semata-mata terpapar dan terdistribusi melalui proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung atau melalui pendekatan dan metodologi konvensional lainnya. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan paparan paham radikalisme dapat dijangkau dan diakses hanya dalam batas sentuhan jari di layar smartphone.

“Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita di Inggris atau Australia dapat dengan mudahnya bergabung dengan ISIS di Irak. Era disrupsi yang mengantarkan fenomena ‘the internet of things’ menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat, saat jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, di tengah kerja keras mengatasi pandemi Covid-19, semua pihak tidak boleh melupakan bahwa dampak pandemi yang telah menggerus kehidupan sosial ekonomi sedemikian dalam, menempatkan bangsa Indonesia pada posisi rawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020. Dengan pandemi Covid-19 yang masih membayangi, angka ini masih mungkin berpotensi naik. Mengingat angka pengangguran hingga tahun 2021 diprediksi mencapai 12,7 juta.

“Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit dan berat, terutama di saat pandemi saat ini, berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan. Di samping itu, fakta sosiologis bahwa kita ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, berdasarkan survei nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat sepanjang tahun 2020 terjadi penurunan angka penyebaran paham radikalisme secara signifikan. Di mana pada 2017 berada di kisaran 50 persen, turun menjadi 14 persen lebih pada 2020. Namun dari aspek ‘kualitas’ atau tingkat ‘kenekadan’, manifestasi dari paham radikalisme justru lebih mengkhawatirkan. Misalnya ditandai dengan adanya aksi bom bunuh diri yang melibatkan, atau mengorbankan, wanita dan anak-anak.

“Survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Selanjutnya tahun 2019, penelitian kualitatif SETARA Institute di 10 kampus perguruan tinggi negeri, menemukan terdapat wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam negara Pancasila,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dari survei Wahid Institute tahun 2020, diketahui sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat dari 46 persen menjadi 54 persen. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pro- radikalisme, atau bersikap anti-Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. Bahkan TNI dan Polri juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme, di mana tidak kurang dari 4 persen anggota terindikasi terpapar paham radikalisme.

Karenanya, Bamsoet gencar melaksanakan vaksinasi ideologi berupa Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara ke berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memperkuat imun ideologi setiap anak bangsa dalam menghadapi berbagai gempuran ideologi yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Empat pilar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mengingat secara geografis kita adalah negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Secara sosio-kultural, bangsa kita terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Ditambah lagi dengan potensi kekayaan sumber daya alam kita yang berlimpah, dan posisi geografis kita yang strategis dalam lalu-lintas kemaritiman, telah menempatkan kita sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global,” pungkas Bamsoet.

Comment here