Editor: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, KABNews.id – Ketua Majelis Permusyaearatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengapresiasi ditetapkannya SMA Muhammadiyah 3 Jakarta sebagai sekolah rujukan nasional sejak tahun 2018. Ia menilai ketetapan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menunjukkan pengakuan negara sekaligus masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
Tak hanya itu, Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, pun menilai SMA Muhammadiyah 3 Jakarta memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai role model (contoh) bagi sekolah-sekolah sederajat lainnya. Sekolah ini pun dicitrakan sebagai school of leadership (sekolah kepemimpinan), sekolah bagi generasi muda pilihan dan calon pemimpin bangsa, dengan visi mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah (berakhlak baik), berilmu, dan berdaya saing global.
“Civitas akademika SMA Muhammadiyah 3 Jakarta juga mampu membangun jaringan dan hubungan kerja sama dengan berbagai entitas pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat penting, karena untuk mencapai kemajuan optimal, harus mengedepankan sinergi dalam membangun kolaborasi. Terlebih tantangan dalam dunia pendidikan ke depan akan semakin kompleks dan dinamis, khususnya dalam menyikapi globalisasi, sehingga perlu pengembangan sekolah yang berwawasan global,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021), seperti dilansir detik.com.
Dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Masa Depan secara virtual yang diselenggarakan oleh SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, Bamsoet meyakini dari sekolah ini serta berbagai institusi pendidikan lainnya akan lahir anak bangsa yang memiliki spirit kepemimpinan yang adil dan amanah. Tak hanya itu, ia pun meyakini akan lahirnya anak bangsa yang tidak lupa bernapaskan Pancasila sebagai ideologi dan jati diri bangsa.
Dalam konteks keagamaan, Bamsoet mengatakan pemimpin yang adil dan amanah dapat dicari rujukannya dalam kepemimpinan para tokoh alim ulama. Ia menambahkan pemimpin yang adil dan amanah akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Tuhan dan sebaliknya, pemimpin yang zalim diibaratkan sebagai noda bagi agama.
“Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hadirnya pemimpin yang adil dan amanah akan bermuara pada lahirnya kepercayaan rakyat. Melalui kepercayaan inilah, kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak pada optimalisasi berbagai program pembangunan, yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi rakyat,” jelasnya.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Bamsoet menjelaskan adanya prinsip good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan amanah. Ia pun menekankan agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan menjalankan keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), kepercayaan (reliabilitas), kemudahan akses (aksesibilitas), penghormatan terhadap hukum, serta budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
“Transparansi menghindarkan potensi terjadinya praktik penyelewengan dan korupsi. Akuntabilitas mengamanatkan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap tugas dan wewenang yang diembannya kepada publik. Reliabilitas mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aksesibilitas membangun sinergi antara responsivitas pemerintahan dalam menangkap aspirasi publik, dengan tingkat partisipasi publik dalam setiap kebijakan,” paparnya.
Bamsoet menambahkan penghormatan terhadap hukum dimanifestasikan dalam jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Menurutnya, penghormatan terhadap hukum meliputi beberapa poin, seperti kesetaraan perlakuan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta pemenuhan kebutuhan hukum yang responsif.
Harapannya, poin-poin tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebutkan konsekuensi logis dari pemaknaan pejabat publik sebagai abdi masyarakat, yakni adanya budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
“Pemimpin yang adil harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukan, proporsi dan fitrahnya. Pemimpin yang adil tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan berbuat sewenang-wenang, serta senantiasa menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan dan kebijakan,” tutur Bamsoet.
Bamsoet menekankan pada hakikatnya setiap diri adalah pemimpin. Baik pemimpin bagi masyarakat, bagi keluarga, atau setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Ia menambahkan pada saatnya setiap orang pun akan dimintai pertanggungjawabannya.
Untuk itu, penting bagi semua orang untuk belajar bersikap adil dan amanah. Sebab menurutnya, sesulit apa pun kondisi seseorang, adil dan amanah merupakan keniscayaan yang harus diperjuangkan.
“Yang penting untuk dijadikan pedoman adalah bahwa konsep adil dan amanah mengikat kita dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan yang tidak kalah penting adalah kepada diri sendiri. Kesadaran ini akan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat, khususnya ketika mendapatkan amanah dan dipercaya menjadi seorang pemimpin,” pungkas Bamsoet.
Comment here