Hankam

BIN Diretas Hacker China, Keamanan Digital RI Jadi Sorotan

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Akbarsyah Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain. Hal itu ia sampaikan merespons hacker China yang dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

“Nah, jadi ini sama saja ada kelemahan luar biasa, orang menelanjangi institusi pemerintah. Terlepas apa pun pernyataan Kominfo, (peretasan) ini menunjukkan masih banyak kelemahan,” kata Dave Laksono dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (13/9/2021).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.

Gedung Badan Intelijen Negara (BIN). (Foto: Kumparan)

Putra mantan Menko Kesra Agung Laksono ini menegaskan Komisi I DPR sangat terbuka untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah. “Kalau institusi-institusi itu saja enggak aman, bisa di-hack. Bagaimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol,” kata dia.

Melihat hal ini, Dave mendesak agar pemerintah bisa mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR. Ia optimistis aturan itu bisa membuat pelbagai server yang ada di Indonesia lebih berkualitas dan tak mudah dibobol hacker.

Pembahasan RUU PDP menemui buntu atau deadlock beberapa waktu lalu. Deadlock itu lantaran tidak ada titik temu antara sikap Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan Komisi I DPR ihwal penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

“Pemerintah harus bisa bekerja dengan DPR untuk membahas RUU terkait kedaulatan siber. Seperti RUU PDP bisa segera dirampungkan, dan segera dibuatkan aturan, payung-payung hukumnya,” katanya.

Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 kementerian dan kembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos. Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.

Comment here