Ekonomi

Bisa Dipidana, Bagi Sembako Saat Kampanye Kategori Politik Uang, Kok Bisa?

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – “Sembako tidak boleh dibagi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja kepada wartawan, Kamis (7/12/2023), seperti dilansir Kompas.com.

Ya, Bawaslu menegaskan peserta pemilu maupun tim kampanye dilarang untuk membagikan sembilan bahan pokok (sembako) pada masa kampanye Pemilu 2024. Ia menyampaikan pembagian sembako pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai politik uang, sesuatu yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu apalagi masa kampanye. Kok bisa? “Kalau sudah bagi sembako, masuk (kategori) politik uang. Tindak pidana nanti,” ujar dia.

Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Foto: Bawaslu)

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang mengatur siapa pun dilarang untuk memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya secara sengaja kepada masyarakat sebagai pihak peserta kampanye. Ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 523 UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi:

“(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Comment here