Kabnews.id – Ekonomi memberitakan pernyataan Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengenai rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Luhut mengungkapkan, digitalisasi menjadi kunci utama dalam penyaluran BLT mendatang. Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan.
Sistem penyaluran BLT akan sepenuhnya digital, terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyaring penerima bantuan dengan lebih akurat. "Presiden Prabowo mendorong sistem yang targeted, termasuk BLT," ujar Luhut dalam konferensi pers Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta.
Penerima BLT nantinya diwajibkan memiliki rekening bank. Penggunaan dana BLT pun akan diatur, dengan pemerintah memberikan kode barcode khusus untuk berbelanja di toko-toko tertentu. Luhut mencontohkan, "Penerima harus buka rekening bank, dan membelanjakan uang sesuai arahan pemerintah. Misalnya, beli telur dan ayam di desa, akan ada barcode-nya."
Septian Hario Seto, Sekretaris Eksekutif DEN, menambahkan bahwa digitalisasi pemerintahan di era Prabowo akan berfokus pada empat pilar: optimalisasi pendapatan negara, efisiensi belanja negara, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan layanan berusaha. Penyaluran bansos, termasuk BLT, masuk dalam pilar efisiensi belanja negara. Seto menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima bantuan untuk memastikan tepat sasaran, yang akan difasilitasi oleh digitalisasi. Ia juga menyebut infrastruktur digital publik dan identitas digital (Digital ID) sebagai fondasi utama dari keempat pilar tersebut. Presiden Prabowo sendiri telah menekankan pentingnya perkembangan Digital ID.
