Hankam

BNPT Klaim Radikalisme dan Terorisme Picu Islamofobia

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) mengatakan upaya penindakan terorisme bukan pemicu Islamofobia alias ketakutan terhadap Islam. “Justru mereka yang menganut radikalisme dan terorisme telah memecah belah umat beragama dan memunculkan Islamofobia,” kata Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (12/10/2021).

Menurut dia, salah satu faktor pemicu munculnya niat radikalisme adalah politisasi agama atau menggunakan doktrin agama untuk kepentingan politik. Pemerintah selama ini banyak melakukan upaya untuk menjauhkan kesan Islamofobia dalam penanganan isu-isu terorisme di Indonesia. “Yang jelas saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan adanya upaya Islamofobia di Indonesia,” ucap dia.

Dia meyakini mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan moderat pasti mendukung upaya-upaya penindakan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri, BNPT hingga sejumlah perangkat pemerintah lain.

Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: CNN Indonesia)

“Kami yakin, lebih 87,8 persen masyarakat Indonesia khususnya seluruh muslim moderat mendukung aparat negara dalam hal ini Densus 88 Antiteror dan BNPT, TNI, Polri dan semua perangkatnya dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme,” tambahnya.

Soal wacana pembubaran lembaga negara yang menangani isu-isu terorisme di Indonesia, ia menganggap bahwa keberadaan lembaga seperti Densus 88 dan BNPT masih relevan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dia tak mau apabila disebutkan bahwa lembaga negara tersebut tak relevan keberadaannya dan malah menjadi alat pemecah belah rakyat. Jenderal bintang satu itu mengatakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah akar masalah.

Potensi radikalisme, kata dia, tetap harus diwasapadai. Hasil survei pada 2020 menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme di Indonesia masih berkisar 12,2 persen. “Pada intinya, radikalisme dan terorisme masih ada, mengancam dan membahayakan eksistensi Ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI,” ucap Nurwakhid.

Kata dia, semenjak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, Densus 88 dan BNPT sudah mencegah atau menggagalkan lebih dari 1.350 tersangka terorisme yang akan melakukan aksinya dengan melakukan strategi preventive justice atau preventive strike.

Oleh sebab itu, Nurwakhid mengatakan pihaknya bersedia untuk memfasilitasi pihak-pihak yang tak mempercayai ideologi radikalisme masih berkembang di masyarakat untuk mendatangi lapas terorisme dan bertemu dengan para pelaku.

“Saya dukung dan akan beri fasilitas mengunjungi lapas pelaku terorisme, tentunya sesuai aturan maupun SOP, supaya kita dapat sama-sama menyaksikan dan berkomunikasi langsung bahwa ini nyata dan tidak rekayasa,” cetusnya.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah cuitan terkait Islamofobia dalam akun Twitter pribadi @fadlizon. Ia meretweet sebuah berita berjudul ‘Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia’. Fadli kemudian mendesak Densus 88/Antiteror Polri dibubarkan.    

Comment here