Hukum

Bukan Pemerkosaan, Polri Sebut Kasus di Luwu Timur Dugaan Pencabulan

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Mabes Polri menyatakan kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan adalah dugaan pencabulan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan yang terjadi terhadap tiga anak berumur di bawah 10 tahun itu bukan pemerkosaan.

“Jadi bukan perbuatan tindak pidana perkosaan, seperti yang viral di medsos dan juga menjadi perbincangan di publik. Ini yang perlu diketahui bersama,” ujar Rusdi melalui konferensi pers daring, dikutip dari Tempo.co, Rabu (13/10/2021).

Rusdi menjelaskan dugaan bahwa yang menimpa ketiga korban itu adalah pencabulan didapat setelah mereka menjalani visum di Puskesmas Malili. Hasil visum diterima pada 15 Oktober 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat menggelar konferensi pers harian di Gedung Divisi Humas, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Januari 2021. (Foto: Tempo.co)

Tim Asistensi Bareskrim Polri kemudian mewawancarai dokter bernama Nurul pada 11 Oktober 2021. Berdasarkan keterangan Nurul, tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban.

Lepas dari Nurul, tim bergegas menemui seorang dokter di Rumah Sakit Vale Sorowako. “Dan didapati keterangan bahwa terjadi peradangan di sekitar vagina dan dubur,” kata Rusdi. Sebagai informasi, rumah sakit tersebut merupakan pilihan ibu korban.

Oleh dokter, ketiga korban diberi obat antibiotik dan parasetamol untuk mengurangi nyeri. Kemudian, untuk lebih memastikan apa yang terjadi dengan organ kelamin korban, dokter tersebut menyarankan kepada ibu korban untuk memeriksakan ke dokter kandungan.

Namun, mendadak pemeriksaan yang dijadwalkan, dibatalkan oleh ibu korban. “Dengan alasan anaknya takut trauma,” ucap Rusdi.

Kasus pemerkosaan di Kabupaten Luwu Timur mendapat sorotan setelah tim dari Project Multatuli menurunkan berita tentang kejadian tersebut. Korban perkosaan diduga adalah tiga anak yang berusia di bawah 10 tahun. Adapun pelakunya diduga mantan suami ibu korban yang bekerja sebagai aparatur sipil negara.

Ibu korban membuat laporan ke Polres Luwu Timur pada Oktober 2019. Penyidik di Polres Luwu Timur pun melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan laporan tersebut. Namun dalam perjalanannya, Polres Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan karena disebut kurang bukti.

LPSK Usul Bareskrim Fasilitasi Pemeriksaan Forensik

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi menyarankan agar Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri memfasilitasi pemeriksaan forensik atas kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di Kabupaten Luwu Timur.

Edwin menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi atas polemik yang mencuat. “Kami menemukan kesan ibu korban meragukan terhadap hasil pemeriksaan visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum yang telah dilakukan kepada korban sebanyak tiga kali,” kata Edwin dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Ia mengatakan kepolisian dapat menawarkan korban untuk memilih ahli forensik yang mereka nilai netral dan profesional. Pemeriksaan yang dilakukan berupa visum et repertum, visum et repertum psychiatricum, dan psikologi forensik.

Namun, kata Edwin, yang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pihak korban adalah harus menganggap hasil pemeriksaan independen itu sebagai hasil yang final dan diterima secara fair.

Menurut Edwin, pemeriksaan tersebut pernah dilakoninya saat bertugas mengusut penyebab kematian Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua. Keluarga saat itu menolak pemeriksaan jika dilakukan oleh kepolisian dan lebih memilih ahli forensik lain yang dianggap netral. “Pada saat itu polisi mengabulkan permintaan keluarga,” katanya.

Comment here