Politik

Cara Soeharto Membagi Anggota dan Simpatisan PKI dalam 3 Golongan

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id -Tragedi G30S yang menculik dan membunuh para jenderal TNI AD, memunculkan huru-hara, kemarahan massa dan kekerasan di tingkat elite hingga di masyarakat bawah.      

Operasi penumpasan para simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) segera dilancarkan oleh Soeharto, yang saat itu dengan efektif menguasai Angkatan Darat, setelah kosongnya pimpinan TNI AD. Banyak, ribuan atau mungkin jutaan orang anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dibunuh.

Beberapa tahun kemudian, setelah Soeharto menjadi Presiden RI, ia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengendalikan dan mengawasi orang-orang diduga terkait PKI, yang sudah dilarang dan diharamkan di Indonesia.   Dikutip dari Tempo.co, Jumat (8/10/2021), Soeharto bersama aparatus Orde Baru membagi 3 golongan orang-orang yang terkait dengan PKI, yang disimbolkan dengan susunan abjad, mulai dari golongan  A, golongan B, dan golongan C.

Warga menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI pada acara nonton bareng di Bundaran Mall Graha Cijantung, Jakarta, 23 September 2017. Kopassus mengadakan nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI untuk mengingatkan kembali sejarah pemberontakan PKI terhadap NKRI yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis dan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya laten komunis. (Foto: Tempo.co)

Setiap golongan ini ditinjau dari derajat keterlibatannya terhadap peristiwa G30S. Setiap golongan akan mendapat perlakuan yang berbeda.  

Pertama, golongan A. golongan ini merupakan kelompok orang-orang yang terlibat langsung dalam aksi pemberontakan G30S, mulai dari pusat sampai daerah.

Orang yang masuk golongan A diproses secara hukum di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah diproses di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiti).  

Kedua, golongan B, merupakan sekelompok orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Golongan B merupakan orang yang termasuk dalam anggota PKI atau pengurus organisasi masyarakat yang berasas pemahaman PKI. Golongan B termasuk orang-orang yang dinilai menghambat penumpasan PKI.

Mereka yang termasuk golongan B diasingkan dan ditempatkan di suatu kawasan khusus. Dalih pengasingan ini adalah untuk menjaga kondisi dan tidak memunculkan kemarahan masyarakat. Selain itu agar mereka tidak menghambat upaya penertiban yang dijalankan pemerintah.  

Ketiga, golongan C, yakni orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa G30S. Golongan C ini masih dibagi 3 kelompok lagi, yakni golongan CI, C2, C3. Seperti yang dikutip dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 menyebutkan bahwa golongan C1 terlibat dalam “Peristiwa Madiun”, atau dalam pemberontakan G30S dalam bentuk tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya.

Selanjutnya golongan C2, kelompok ini merupakan anggota biasa bekas organisasi massa yang diyakini berafiliasi dengan PKI. Lalu C3, kelompok ini merupakan golongan C simpatisan PKI melalui tulisan-tulisan, perbuatan-perbuatan atau ucapan. Jika berdasarkan dari Kepres yang ada, seseorang yang tergolong kelompok C, bekerja di sebuah instansi pemerintahan dan berstatus pegawai negeri sipil mendapatkan perlakuan khusus dengan syarat mereka dapat pecat sementara. Namun untuk golongan C1, PNS bakal dipecat secara langsung dengan tidak hormat.

Sedangkan untuk golongan C2 dan C3 dikenakan biaya administrati, ditinjau dari sejauh mana keterlibatan mereka dalam G30S, menyebarkan paham PKI atau di dalam organisasi yang berafiliasi ke PKI.

Comment here