Opini

“Celeng” vs “Celengan” Bisa Sampyuh

Oleh: Suharto Wongsosumarto

Dinamika internal PDIP yang terjadi antara pendukung Ganjar Pranowo, yang disebut dengan istilah “celeng”, dan pendukung Puan Maharani, yang disebut dengan istilah “celengan”, sebagai kandidat calon presiden 2024 bisa membuat mereka yang berada di dalam keluarga besar PDI Perjuangan “sampyuh” atau sama-sama mati. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang rugi adalah PDIP sendiri.

Kini, Albertus Sumbogo, yang kemudian distigmatisasi sebagai “celeng”, sudah diklarifikasi DPP PDIP. Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 ini mengaku akan memilih satu dari dua opsi: bertahan atau mundur dari posisi Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo agar perjuangannya lebih efektif. Namun, Ia tetap mendukung Ganjar. Biar “dihajar” tetap Ganjar.

Yang belum diklarifikasi adalah Bambang “Pacul” Wuryanto, Ketua DPP yang merangkap Ketua DPD PDIP Jateng. Pendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai capres 2024 yang memberi stigma para pendukung Ganjar sebagai “celeng” ini, dan oleh karena itu seperti peribahasa “menepuk air di dulang tepercik muka sendiri”, ia pun mendapat stigma “celengan” dari pendukung Ganjar, belum jelas apakah akan diklarifikasi atau tidak oleh DPP. Kalau mau adil ya diklarifikasi. Entah apakah nanti Pacul memiliki opsi mundur sebagaimana Albertus atau tidak.

Pacul memberi stigma ‘celeng” kepada pendukung Ganjar karena mereka dianggap telah keluar barisan, sehingga bukan “banteng” lagi. “Banteng”, kata Pacul, adalah mereka yang tegak lurus dengan keputusan partai.

Sebaliknya, bagi pendukung Ganjar seperti Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo, yang disebut “celeng” itulah yang tegak lurus dengan keputusan partai, karena celeng jalannya lurus. Tidak seperti celengan yang menumpuk pundi-pundi kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Partai belum memutuskan siapa capres-cawapres PDIP untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sehingga jika ada aspirasi mendukung sosok tertentu, itu sah-sah saja, konstitusional.

Kongres V PDIP memutuskan memberi mandat kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menentukan capres PDIP untuk Pilpres 2024. Jika demikian, mereka yang mendukung Puan pun berarti telah keluar dari barisan, sehingga harus ditertibkan. 

Pacul dalam sejumlah kesempatan secara terus terang mendukung Puan sebagai capres, meskipun tak sampai deklarasi seperti Albertus. Tapi sejumlah DPC PDIP ada yang sudah deklarasi mendukung Puan. Apa mereka juga hendak diklarifikasi? Jika tidak, berarti ada standar ganda.

Kita memang harus patuh terhadap keputusan partai. Tapi tidak berarti menutup ruang demokrasi di internal partai. Sebagai aspirasi yang merupakan bagian dari demokrasi, dukung-mendukung itu soal biasa. Bahkan bisa untuk cek ombak seberapa dukungan publik terhadap kandidat tertentu, sehingga ketua umum tak akan keliru dalam mengambil keputusan. 

Keputusan final tetap ada di tangan ketua umum. Ketika ketua umum sudah memutuskan capres, semua sami’na wa ato’na alias patuh.

Jadi, jika kedua belah pihak, pendukung Ganjar maupun pendukung Puan tidak kembali ke barisan, bahkan saling berhadapan, mereka bisa mendapat sanksi dari partai. Celeng versus celengan, mereka bisa mati sampyuh. 

Lalu, siapa yang rugi? Adalah PDIP sendiri. Dinamika internal PDIP ini membuat partai-partai lain gembira. Mereka berharap bola muntah.

Berkaca dari Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, saya yakin Ibu Megawati akan rasional. Siapa yang elektabilitasnya tertinggi, dialah yang akan dicalonkan. Jokowi contohnya.

Jadi, Ganjar dan Puan, beserta para pendukung, berlomba-lombalah mengerek elektabilitas masing-masing, jangan saling mendiskreditkan. Jika saling serang, kalian akan sampyuh. Yang rugi PDIP. Inilah suara kader grass roots (akar rumput) seperti saya ini yang sudah lama disebut sebagai “Harto Celeng”. Simpel bukan?

Suharto Wongsosumarto, Kader PDIP, tinggal di Semarang.

Comment here