Sport

Deal Baru Formula E Jakarta yang Jadi Kontroversi

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id -Kontroversi balap mobil listrik Formula E di Jakarta masih bergulir. Deal atau kesepakatan terbaru, Formula E Jakarta hanya digelar 3 tahun berturut-turut, dari semula 5 tahun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semula memaparkan ajang balap internasional itu digelar selama lima tahun berturut-turut. Anies mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan lebih dengan menjadi tuan rumah Formula E lebih dari satu kali.

“Insya Allah kita selenggarakan bukan hanya satu tahun. Kita alhamdulillah dapat kesempatan menjadi tuan rumah lima tahun berturut-turut,” ucap Anies di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019), dikutip dari┬ádetik.com, Jumat (1/10/2021).

Saat itu Anies juga memastikan apa yang dibangun untuk Formula E tidak hanya sekali pakai. Anies ingin even tahunan Formula E di Jakarta mampu menarik wisatawan dan meningkatkan pergerakan ekonomi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Okezone)

“Dengan diselenggarakan lima tahun berturut-turut, maka investasi yang kita lakukan tidak habis percuma karena digunakan satu kali,” kata Anies.

Soal biayanya, Anies diwajibkan membayar selama lima tahun berturut. Commitment fee untuk lima tahun yang harus dibayar Anies totalnya 121 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,3 triliun dengan kurs saat ini Rp 19.680.

Begini rinciannya:

Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling atau setara Rp 393 miliar
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling atau setara Rp 432 miliar
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling atau setara Rp 476 miliar
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling atau setara Rp 515 miliar
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling atau setara Rp 574 miliar

Rincian biaya itu terungkap dalam surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan balap Formula E. Surat itu berisi rincian biaya komitmen Formula E yang wajib dibayar Anies. Surat itu dibuat pada 15 Agustus 2019.

Masih dalam surat Dispora tersebut, Anies diingatkan terkait kewajiban membayar commitment fee selama lima tahun itu. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 92 ayat (6) disebutkan, jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.

“Kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi surat Dispora itu.

Dan, jika kewajiban bayar lima tahun berturut-turut itu tidak dijalankan, bisa dianggap sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dan bisa digugat.

“Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan. Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura,” tulis surat tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menerangkan, dalam kesepakatan kerja sama Formula E ini, Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat adalah antara JakPro dan pihak Formula E. Jhonny juga mengirimkan rincian biaya yang sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI. Berikut datanya:

Pembayaran commitment fee Formula E

1. Tanggal 23 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
2. Tanggal 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
3. Tanggal 26 Februari 2021 sebesar 11 juta poundsterling

Total commitment fee yang telah dibayarkan Rp 560 miliar. Pembayaran biaya Formula E yang diterima Jhonny persis dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta.

Apa saja kesepakatan terbaru soal Formula E?

Kesepakatan Formula E Jadi 3 Tahun
Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro memiliki kesepakatan baru dengan pihak penyelenggara Formula E. Apa itu?

Kesepakatan baru itu dipaparkan dalam dokumen yang dikirim tim Humas Pemprov DKI Jakarta. Dokumen itu diberi judul ‘Katanya vs Faktanya Formula E’.

Ada 12 poin pertanyaan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI. Salah satunya soal pelaksanaan Formula E yang dijadwalkan 5 tahun berturut-turut.

“Katanya: hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya tiga kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan merugi,” demikian pemaparan Pemprov DKI.

Pemprov DKI dalam dokumen Dinas Kominfotik kemudian memberi jawaban. Menurut Pemprov DKI, Formula E Jakarta bakal digelar 3 tahun berturut-turut, bukan 5 tahun.

“Hasil kesepakatan baru Jakpro dengan FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024,” demikian keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta yang dilihat detikcom, Rabu (29/9/2021).

Pemprov DKI mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian ulang penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi Covid-19. Pemprov DKI meyakini tiga tahun adalah waktu yang pas memaksimalkan dampak ekonomi dari gelaran Formula E.

“Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi,” demikian pemaparan dari Pemprov DKI.

“Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali,” tulis Pemprov DKI.

Masih dalam dokumen Diskominfotik, Pemprov DKI juga mengklaim penyelenggaraan Formula E ke depannya tidak lagi menggunakan APBD. DKI menyebut anggaran Rp 560 miliar yang sudah dikeluarkan untuk semua tahun penyelenggaraan, bukan satu tahun.

“Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024. Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro. Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi,” tulis Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria juga berharap pembiayaan ajang Formula E selanjutnya akan dibantu oleh sponsor hingga publik. Hal ini menanggapi rencana Fraksi PDIP DPRD DKI yang hendak mencoret anggaran Formula E dalam APBD 2022 mendatang.

“Insyaallah tahun depan, harapan kita penggunaan Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik, dari masyarakat atau dari sponsor,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/9/2021) malam.

Riza mengatakan Pemprov DKI tetap akan mengalokasikan pendanaan Formula E sesuai kebutuhan yang ada. Mengingat ajang balap mobil listrik itu akan diselenggarakan selama 5 musim atau 5 tahun ke depan.
“Seperti yang disampaikan program ini tidak setahun, tapi bertahun-tahun ke depan, berkesinambungan. Tentu nanti akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan yang ada,” sebutnya.

Comment here