Hukum

Diduga Ilegal, Perkebunan 390 Ha Diadukan ke Mabes Polri

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Perkebunan kelapa sawit seluas 390 hektare di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau diduga beroperasi tanpa izin hingga belasan tahun. Hal ini terbukti dengan upaya PT Langgam Harmuni yang masih mengupayakan izin usaha perkebunan melalui Bupati Kampar.

Kesulitan terbitnya izin usaha perkebunan ini disebabkan karena kebun tersebut diduga hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M). 

Kebun ini berada di pinggiran kota dan hanya butuh waktu 30 menit dari Markas Polda Riau untuk menjangkaunya. Akan tetapi, baik Kapolres Kampar maupun Kapolda Riau justru membiarkannya. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana perkebunan ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Rabu (24/11/2021), seperti rilis yang diterima KABNews.id.

Abdul Jabbar, advokat publik yang juga anggota Koalisi mengatakan, PT Langgam Harmuni dilaporkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana disebutkan, “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan”. 

Abdul Jabbar, Advokat Publik dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria-Setara Institute usai melapor ke Bareskrim Polri, Rabu (24/11/2021). (Foto: Setara Institute)

“Ancaman ketidakpatuhan terhadap pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 UU 39/2014, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” kata Abdul. 

Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, katanya, laporan pengaduan masyarakat ini juga ditujukan untuk mendukung program Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen memberantas mafia tanah. “Praktik-praktik seperti ini juga yang dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan saat memberikan respons atas rendahnya perolehan pajak dari sektor perkebunan, padahal harga sawit terus meningkat,” terangnya. 

“Perkebunan ilegal otomatis tidak membayar pajak dan merugikan keuangan negara,” tambah Abdul. 

Pilihan koalisi melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, ucap Abdul, karena perkebunan tanpa izin tersebut telah lama dibiarkan oleh Kapolres Kampar dan Kapolda Riau. 

“Untuk memastikan obyektivitas penyelidikan dan penyidikan, Koalisi memilih pelaporan ini ke Bareskrim Polri.

Respons Bareskrim Polri atas pengaduan masyarakat ini akan menjadi ujian visi Presisi Polri dan kesungguhan Kapolri dalam memberantas mafia tanah di sektor perkebunan,” tandas Abdul. 

Comment here