Editor: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, KABNews.id – Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mendorong pemerintah menggalakkan penanaman sumber pangan alternatif, seperti sorgum sebagai pengganti padi, gandum dan jagung. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo melakukan penanaman dan pemanenan sorgum di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/6/2022).
“Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, tentu kita apresiasi bahkan dukung dan dorong langkah pemerintah menggalakkan penanaman sorgum. Apalagi saat ini Indonesia masih menjadi pengimpor gandum, terutama dari Amerika Serikat, sehingga jika sorgum banyak diproduksi di dalam negeri, niscaya ketergantungan kita pada impor akan berkurang, bahkan mudah-mudahan bisa hilang sama sekali,” kata I Made Urip kepada KABNews.id yang menghubunginya dari Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Made Urip lalu menjelaskan, sorgum adalah tanaman serba guna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, katanya, sorgum berada pada urutan ke-5 setelah gandum, jagung, padi, dan jelai.

“Sorgum yang dikenal dengan nama latin Sorghum Bicolor Moench ini merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara, sedangkan di Indonesia bisa menjadi sumber pangan alternatif pengganti padi, gandum dan jagung,” jelasnya.
Adapun daerah-daerah penghasil sorgum di Indonesia, kata Made, selain NTT adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Sayangnya, dari sisi ekonomi sorgum kurang menarik minat petani karena harganya relatif murah, yakni sekitar 3 ribu rupiah per kilogram,” tukas Made yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.
Selain itu, kata Made, tidak semua lahan di Indonesia cocok ditanami sorgum, apalagi daerah yang lahannya basah. “Tidak semua daerah di Indonesia cocok ditanami sorgum. Inilah tantangan pemerintah selain harga sorgum yang murah tadi,” jelas wakil rakyat dari Bali itu.
Sebab itu, lanjut Made, selain sorgum, pemerintah juga perlu menggalakkan penanaman umbi-umbian sebagai sumber pangan alternatif lainnya. “Diversifikasi pangan harus terus digalakkan. Masyarakat juga perlu diedukasi supaya tidak hanya menjadikan nasi sebagai makanan pokok, tetapi bisa juga jagung, sagu, gandum, ketela, singkong dan sebagainya. Sekarang ini kita kalau belum makan nasi ‘kan seolah-olah belum makan. Padahal sudah makan yang lain-lain,” sindir Made.
Alih Fungsi Lahan
Lebih jauh lagi, Made Urip bahkan memandang tantangan lebih besar yang dihadapi Indonesia saat ini terkait ketahanan pangan. Yakni, alih fungsi lahan pertanian yang masif, dan tidak minatnya para pemuda di desa-desa untuk menjadi petani.
Ia lalu merujuk data dari Kementerian Pertanian di mana seluas 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Penyusutan ini disebabkan karena alih fungsi lahan ke area non-pertanian. Biasanya, alih fungsi ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik dan jalan tol serta fasilitas umum lainnya.
Angka itu, kata Made, nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300.000 ton padi setiap tahunnya. Made lalu merujuk contoh kasus alih fungsi lahan pertanian di Jawa dan Bali yang tidak terkendali.
“Di sisi lain, para pemuda di desa-desa enggan menjadi petani. Mereka lebih memilih menjadi buruh pabrik di kota-kota besar karena lebih menjanjikan. Padahal, urbanisasi menimbulkan masalah baru di kota tujuan,” sesalnya.
Akan tetapi, Made memaklumi hal tersebut, karena saat ini lahan pertanian di desa-desa juga kian menyempit, sehingga kalau para pemuda itu terpaksa mau menjadi petani, itu pun petani gurem yang lahannya kurang dari 2 hektare, bahkan lebih parah lagi sebagai buruh tani karena memang benar-benar tidak punya lahan.
“Maka pemerintah perlu memberikan insentif baik berupa lahan, bibit, pupuk maupun modal untuk bertani. Hal ini bisa dilakukan di luar Jawa dan Bali, terutama insentif lahan,” terangnya.
Ia yakin, jika langkah-langkah itu dilakukan pemerintah dengan baik dan terukur, niscaya ketahanan pangan akan meningkat, dan ketahanan sosial serta keamanan pun akan meningkat pula karena angka pengangguran akan jauh berkurang. “Kita akan selalu dukung pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Langkah-langkah ke arah sana harus terus dilakukan,” tandas Made Urip.
Comment here