Hukum

DPR Minta Kriminalisasi Petani oleh PTPN V Dihentikan

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan I Made Urip mengaku prihatin dengan upaya krimanalisasi terhadap petani di Kampar, Riau, yang diduga dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Sebab itu, ia mendesak kriminalisasi itu dihentikan dan dilanjutkan dengan musyawarah.

“Jangan ada kriminalisasi terhadap petani yang notabene rakyat kecil. Harus duduk bersama untuk bermusyawarah. Kalau mentok, baru langkah hukum yang merupakan langkah terakhir,” ungkap I Made Urip kepada KABNews.id, Kamis (16/9/2021).

Kriminalisasi terjadi di mana petani yang menjual hasil kebun sendiri justru dituduh menggelapkan barang oleh PTPN V dan Polres Kampar dengan drama merampas truk milik koperasi.

Akibat kriminalisi itu, 3 dari 997 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur atau Kopsa M ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Kiki Islami Parsha, Samsul Bahri, dan Anthony Hamzah yang merupakan Ketua Kopsa M. Selasa (14/9/2021) llalu mereka minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan I Made Urip. (Foto: Dokumen pribadi)

Made Urip menganalogikan konflik antara petani dan PTPN V ibarat David melawan Goliath. “Sepanjang petani benar, jangan menyerah. David yang lemah akan mengalahkan Goliath yang kuat,” cetus wakil rakyat dari Bali ini.

Made berjanji, dalam kesempatan rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, atau rapat gabungan Komisi IV dan Komisi VI dengan Mentan dan Menteri BUMN Erick Thohir, dugaan kriminalisasi petani di Kampar oleh PTPN V tersebut akan ia pertanyakan. “Terutama kepada Menteri BUMN yang membawahi PTPN V, agar menghentikan dugaan kriminalisasi itu,” tegasnya.

Persoalan sengkata lahan, kata Made, dari dulu terjadi di semua basis perkebunan, antara pekebun dengan korporasi, pekebun dengan PTPN, atau PTPN dengan masyarakat adat.

“Memang persoalan lahan di lapangan sangat kompleks, apalagi lahan sengketa. Kita berharap stakeholders perkebunan saling komunikasi dan duduk bersama untuk memecahkan persoalan di lapangan, musyawarah. PTPN V harus membina perkebunan rakyat biar lebih produktif, serta menjaga kualitas dan ekosistem perkebunan kita,” paparnya.

Apalagi, lanjut Made, subsektor perkebunan memberikan harapan besar dalam memperbaiki ekonomi kita sekarang. “Ekspor komoditas perkebunan mengalami lonjakan cukup signifikan di masa pandemi ini,” tandasnya.

Comment here