Politik

DPR Sandera RUU Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan orang secara paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya konvensi, RUU ini mandeg dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan di DPR.

“Terbukti, dalam sidang DPR sebelum masa reses Agustus-September 2023, Prolegnas (Program Legislasi Nasional) belum menjadwalkan pembahasan RUU tersebut. Mestinya, jadwal pengesahan RUU bisa segera dilakukan setelah masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Penghilangan Paksa dalam rilisnya, Kamis (31/8/2023).

Koalisi ini terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Federasi KontraS, KontraS Aceh, AJAR (Asia Justice and Rights), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Amnesty Internasional Indonesia, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Setara Institute, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Imparsial.

Ilustrasi Tragedi Mei 1998. (yahoo.com)

Menurut Koalisi, RUU ini sering disalahpahami sebagai undang-undang bermuatan politis untuk menjegal tokoh tertentu. “Seharusnya kesalahpahaman ini sudah usai dengan telah diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) berisi persetujuan 4 kementerian terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan pada 2023,” jelas Koalisi.

Meski tidak disebut, tokoh tertentu dimaksud adalah Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang kini bakal calon presiden dari Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang diduga terlibat dalam kasus penculikan puluhan aktivis 1998.

Pengesahan RUU ini, lanjut Koalisi, harus dipahami sebagai bagian dari fungsi pencegahan dan koreksi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terulangnya peristiwa penghilangan paksa di kemudian hari. “Selain itu, pengesahan RUU ini dapat memperkuat sistem legislasi dan supremasi hukum di Indonesia, sebab konvensi mengatur pemberian kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban, serta jaminan ketidakberulangan praktik penghilangan paksa bagi generasi yang akan datang,” paparnya.

“Upaya ini bukan hal yang tiba-tiba dituntut masyarakat sipil menjelang Pemilu 2024, melainkan sebuah proses panjang sejak konvensi ditandatangani pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri RI saat itu, Marty Natalegawa. Setelah itu, konvensi mulai berlaku (enter into force) pada 23 Desember 2010,” tandas Koalisi.

Comment here