Politik

DPR Setujui Amnesti untuk Dosen Unsyiah Saiful Mahdi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – DPR RI menyetujui pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah (Unsyiah) Kuala, Banda Aceh, Saiful Mahdi. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang, Kamis (7/10/2021). Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengatakan pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden Joko Widodo tertanggal 29 September 2021 berkaitan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.

“Presiden mengajukan surat kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan atas rencana pemberian amensti kepada Saudara Saiful Mahdi,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (7/10/2021).

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan urgensi surat tersebut, Muhaimin langsung meminta persetujuan kepada anggota DPR. “Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam Rapur hari ini terhadap permintaan pertimbangan Presiden kepada DPR RI tersebut,” ujar Cak Imin. “Apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana Surpres dapat kita setujui?” lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Dosen Universitas Syiah (Unsyiah) Kuala, Banda Aceh, Saiful Mahdi. (Foto: CNN Indonesia)

Anggota Dewan yang hadir kemudian serempak menyatakan setuju. Muhaimin pun langsung mengetok palu pimpinan sebagai tanda persetujuan.

Sebelumnya, Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi pada 25 Februari 2019 setelah mengkritik proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Fakultas Teknik dan Teknologi, Unsyiah Kuala, Aceh. Pada Juli 2019, Saiful dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Saiful lalu menjadi tersangka pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2 September 2019

Dalam proses hukum yang berjalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Saiful tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan. Saiful lantas mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Mantan Walikota Surakarta dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengabulkan dan meminta persetujuan dari DPR.

Comment here