Ekonomi

Dr Abraham Mohon Jokowi Selamatkan Nasib Peternak Ayam

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah harga jagung melambung, harga telur ayam anjlok pula. Itulah nasib yang kini menimpa para teternak ayam petelur di berbagai daerah di Indonesia. Sebab itu, Presiden Joko Widodo dimohon segera menyelamatkan nasib mereka.

Demikian kata Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (LPPED) DR Abraham C Hutapea SH MM kepada KABNews.id di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Ia mengaku prihatin dengan aksi-aksi yang “terpaksa” harus dilakukan peternak ayam petelur. Misalnya, aksi bagi-bagi gratis telur di Blitar, Jawa Timur, karena harga telur anjlok. Juga aksi membentangkan spanduk protes saat Presiden Jokowi berkunjung ke Blitar beberapa waktu lalu karena harga jagung melambung.

Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (LPPED) DR Abraham C Hutapea SH MM. (Foto: Dokumen pribadi)

Dalam 1-2 hari ini, aksi berlanjut di Jakarta, dengan demonstrasi ratusan peternak telur ke sejumlah instansi seperti Istana Negara, DPR RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, bahkan perusahaan pakan unggas. “Kalau aksi-aksi itu tidak diantisipasi, bisa jadi gejolak sosial dan politik,” jelas Abraham.

Namun, kata Abraham, bukan cuma antisipasi aksi demonstrasi, yang lebih substansial adalah memenuhi aspirasi dan tuntutan mereka, yakni menstabilkan harga jagung dan telur supaya kembali normal atau pada kisaran Harga Acuan Pemerintah (HAP). “Pemerintah harus melakukan intervensi pasar supaya harga telur dan jagung kembali normal,” pintanya.

Abraham menyesalkan, saat ini terjadi disparitas harga jagung yang cukup tinggi antara HAP sebesar Rp 4.500 per kilogram dengan harga di pasaran yang kini sekitar Rp 5.500-Rp 6.000 per kg. “Jadi, ada selisih lebih dari Rp 1.000 per kg. Ini sangat mencekik leher peternak,” cetus Abraham.

Ironisnya, kata Abraham, di saat harga jagung melambung, harga telur ayam justru anjlok. Harga telur ayam saat ini hanya Rp 14.000-Rp 17.000 per kg, jauh sekali dari HAP di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 07 Tahun 2020, yakni sebesar Rp 19.000-21.000 per kg. “Ini sangat memukul peternak,” tukas Abraham yang juga praktisi hukum ini.

Melambungnya harga jagung sangat disesalkan Abraham, karena sejauh ini Kementerian Pertanian selalu mengklaim stok jagung untuk peternak sangat cukup. “Kalau memang sangat cukup, mengapa terjadi kelangkaan di tingkat peternak? Sesuai hukum ekonomi supply and demand, kalau barang langka, pasti harganya naik, karena tidak seimbang antara permintaan dan penawaran,” paparnya.

Abraham justru menduga stok jagung untuk peternak jatuh ke tangan peternak besar, yakni perusahaan pakan unggas. “Ini harus ditelusuri. Kalau perlu Bareskrim Polri, Bulog, Kemendag, Kementan dan pihak terkait lainnya dilibatkan,” sarannya.

Abraham juga menduga, anjloknya harga telur di tingkat peternak karena stok berlimpah akibat peternak besar yang juga perusahaan pakan unggas ikut membuka peternakan dalam skala besar. “Ini harus diatasi. Peternak harus dibantu. Kalau tidak, mereka akan kalah bersaing dengan perusahaan besar,” tegasnya.

Untuk Bansos

Abraham kembali menduga adanya impor telur ayam gelap dari Malaysia dan Tiongkok sehingga stok di pasaran melimpah. Apalagi harga telur dari impor gelap itu lebih murah daripada telur lokal. “Harga telur lokal mahal karena ongkos produksinya juga mahal akibat harga jagung dan pakan ayam mahal. Pemerintah harus mengatasi impor gelap ini, dengan melibatkan Polri, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya,” terangnya.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang bermain di air keruh. Pemain lama yang selalu bercokol di sana. Nah, pemerintah harus melibatkan Bareskrim Polri dan pihak terkait lainnya untuk bertindak,” sambungnya.

Berdasarkan aturan Kementerian Pertanian, kata Abraham, pelaku usaha integrasi alias perusahaan besar hanya boleh melakukan budi daya ayam petelur sebanyak 2% saja, sedangkan 98% ditujukan untuk peternak rakyat. “Namun yang terjadi lebih besar dari itu. Saat ini pelaku usaha integrasi mengusai ayam petelur mencapai 15% secara nasional,” urainya.

Di sisi lain, lanjut Abraham, daya beli masyarakat sedang turun akibat pandemi Covid-19, sehingga industri hotel, restoran, dan kafe yang cukup banyak menyerap telur, ikut menahan pesanannya. “Hal ini membuat pasokan telur tambah melimpah, karena tak terserap,” tuturnya.

Abraham lalu menyarankan agar pemerintah membeli langsung telur dari peternak untuk digunakan sebagai bantuan sosial (bansos) selama Pemberlakuan Pembetasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung. “Jika tidak, banyak rakyat miskin baru bermunculan, karena para peternak bangkrut,” ungkapnya.

“Bagaimana pun, pemerintah harus melindungi peternak. Amerika dan Inggris yang negara maju saja tetap melindungi petaninya dengan berbagai subsidi dan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Juga Tiongkok. Mengapa Indonesia yang katanya negeri Pancasila tidak? Pemerintah harus melakukan intervensi untuk melindungi rakyatnya,” tandas Abraham.

Comment here