Jaga Budaya

Duduk Perkara 3 Kakak Beradik Tak Naik Kelas Berkali-kali, Diduga karena Agama yang Dianut

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan aduan dari orang tua 3 siswa SD Negeri 051 Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang tidak naik kelas. Tak tanggung-tangung, ketiga pelajar yang diketahui kakak beradik itu tidak naik kelas hingga tiga kali.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan dari laporan yang diterima, pihak sekolah disebut tidak menaikkan 3 siswa tersebut karena permasalahan agama yang mereka anut. “Ada 3 kakak beradik yang beragama Saksi Yehuwa yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut karena permasalahan nilai agama di rapor,” kata Retno dikutip dari Kompas TV, Selasa (23/11/2021).

Ketiga adik kakak tersebut bernama M (14 tahun) kelas 5 SD; Y (13  tahun) kelas 4 SD; dan YT (11 tahun) kelas 2 SD. Mereka tidak naik kelas secara berturut-turut, yakni pada tahun ajaran 2018/2019; lalu tahun ajaran 2019/2020; dan tahun ajaran 2020/2021. 

Orang tua korban, lanjut dia, juga telah melakukan dialog dan mediasi dengan pihak sekolah atas permasalahan tersebut, namun selalu menemui jalan buntu.

SDN 051 Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara). Sekolah ini tengah menjadi sorotan karena dugaan intoleransi terhadap muridnya setelah diketahui ada tiga kakak beradik yang sekolah di sana tidak naik kelas berkali-kali diduga lantaran agama yang dianut. (Foto: Kompas TV)

Jalur Hukum

Alhasil, mereka melakukan perlawanan ke jalur hukum. Orang tua korban selalu menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun pihak sekolah selalu punya cara setiap tahun untuk tidak menaikkan ketiga anak tersebut dengan alasan yang berbeda-beda.

Menurut Retno, pada tahun ajaran 2018-2019, misalnya, ketiga anak tersebut tidak naik kelas kali pertama karena dianggap tidak hadir tanpa alasan selama lebih dari 3 bulan. Padahal, ketiga anak tersebut tidak hadir karena dikeluarkan dari sekolah pada 15 Desember 2018.

Ketiga anak tersebut baru kembali ke sekolah setelah PTUN Samarinda menetapkan putusan sela pada 16 April 2019 hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap. Sekolah lantas memutuskan ketiganya tidak naik kelas.

Pada 8 Agustus 2019, PTUN Samarinda membatalkan keputusan sekolah karena terbukti melanggar hak-hak anak atas pendidikan dan kebebasan melaksanakan keyakinan mereka.

PTUN Samarinda menilai tindakan sekolah mengeluarkan, menghukum, dan menganggap pelaksanaan keyakinan mereka sebagai pelanggaran hukum, tidak sejalan dengan perlindungan konstitusi atas keyakinan agama dan ibadah.

“Meski hak-hak ketiga anak atas keyakinan beragama dan pendidikan dihormati dan diteguhkan di PTUN, sehingga mereka kembali ke sekolah, namun mereka diperlakukan secara tidak adil karena tidak naik kelas untuk alasan yang tidak sah,” ungkap Retno.

Di sisi lain, guru Pendidikan Jasmani dan Pembimbing Pendidikan Agama Kisten di sekolah itu keberatan jika ketiga kakak beradik tersebut mengikuti pelajaran agama karena adanya perbedaan akidah dan ajaran antara keyakinannya dan agama ketiga anak sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa.

Sementara pada tahun 2019-2020, ketiga siswa tersebut kembali tidak naik kelas karena tidak diberikan pelajaran agama dan tidak punya nilai pelajaran agama.

Sejak ketiga anak itu kembali ke sekolah melalui putusan PTUN Samarinda, ketiga anak dibiarkan tanpa akses pada kelas pendidikan agama Kristen yang disediakan sekolah.

Padahal, kata Retno, orang tua korban,AT, telah berulang kali meminta agar anak-anaknya diberikan pelajaran agama Kristen agar bisa naik kelas. Namun itu dipersulit dengan berbagai syarat yang tidak berdasar hukum.

“Selama tahun ajaran 2019-2020, Bapak AT terus berupaya meminta agar ketiga anaknya diberikan akses pendidikan agama dari pihak sekolah. AT tidak pernah menolak kelas agama Kristen tersebut, bahkan memintanya,” ujar Retno.

Menurut Retno, dalam persoalan ini, pihak sekolah telah melanggar hukum karena tidak memberikan pelajaran agama, menetapkan syarat-syarat yang tidak berdasar hukum, serta mempersoalkan keyakinan agama dari ketiga anak.

“Sekolah bukan hanya tidak mampu memberikan pendidikan agama dari guru yang seagama bagi ketiga anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan, namun dengan aktif menghalangi ketiga anak mendapatkannya,” tegasnya.

Pada persoalan ini, PTUN Samarinda memutuskan bahwa keputusan sekolah untuk membuat ketiga anak tidak naik kelas karena pelajaran agama adalah keputusan yang keliru, dilatarbelakangi pada tindakan diskriminatif. Sementara saat tinggal kelas tiga (2020/2021), pihak sekolah beralasan nilai agama ketiga anak tersebut rendah.

Meski ketiga siswa tersebut telah diberikan pelajaran agama (karena permohonan orang tua), namun mereka tetap diberikan nilai agama yang rendah sehingga tidak naik kelas.

Bahkan, kata Retno, ketiga anak dipaksa menyanyikan lagu rohani, meskipun sang guru tahu bahwa itu tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan agamanya. Karena tidak dapat melakukannya, ketiga anak diberi nilai rendah dan tidak naik kelas lagi.

Akibat pesoalan tersebut, Retno mengatakan, secara psikologis, M, Y dan YT sudah sangat terpukul, mulai kehilangan semangat belajar, merasa malu dengan teman-teman sebaya karena sudah tertinggal kelas selama 3 tahun berturut-turur karena perlakuan diskriminatif yang mereka terima. 

“Ketiga anak sudah menyatakan dalam zoom meeting dengan KPAI dan Itjen Kemendikbudristek, mereka tidak mau melanjutkan sekolah jika mereka tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya,” jelas Retno.

Penjelasan Kepala Sekolah

Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, Kalimantan Utara, FX Hasto Budi Santoso membantah tudingan terkait intoleransi yang terjadi di sekolahnya. “Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa terjadi intoleransi di sekolah,” ujar Hasto, Selasa (23/11/2021).

“Tidak ada perlakuan diskriminatif atau intoleran. Setiap bertemu guru, ketiganya selalu menyapa, hubungan dengan para temannya baik, begitu juga dengan guru-gurunya,” lanjutnya.

Hasto membenarkan ketiganya merupakan penganut Saksi Yehuwa. Namun demikian, pihak sekolah tidak pernah mempermasalahkan keyakinan yang dianut. Hanya saja, sekolah kesulitan untuk membina ketiga anak tersebut karena tidak pernah mau menghormat bendera saat upacara dan menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kata Hasto, pihak sekolah hanya sebatas memberikan pembinaan dengan obrolan dua arah dan tanya jawab, semuanya diterima ketiga anak tersebut dengan baik. “Tindakan mereka itu lebih pada ranah akidahnya. Saya tidak berani mengatakan tindakan yang didasari keyakinan itu memengaruhi nasionalisme mereka. Jadi sebetulnya persoalan ini yang menjadi perhatian kami, bagaimana solusinya,” katanya.

Terkait alasan ketiganya tidak naik kelas sejak 2018 sampai 2020, lanjut Hasto, karena nilai mata pelajaran. Tidak ada kaitannya dengan kepercayaan yang dianut.

Ia menjabarkan, pada 2018, alasan tidak naik kelas adalah karena ketiganya menolak menghormat bendera dan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Dari risalah yang saya baca, nilai PPKN mereka kurang baik, itu salah satu sebab mengapa tidak naik saat itu,” jawabnya.

Untuk tahun berikutnya, baik 2019 atau 2020, juga sama. Ketiganya tidak memiliki nilai yang baik di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama dan PPKN.

Atas dasar dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Retno menyebut Itjen Kemendikbudristek bersama KPAI akan melakukan pemantauan langsung ke Tarakan.

Tim pemantau akan bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari orang tua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan LPMP Kalimantan Utara.

“Itjen Kemendikbudristek juga sudah mengajukan permohonan kepada Walikota Tarakan untuk difasilitasi rapat koordinasi sekaligus FGD dengan seluruh intansi terkait di Kantor Walikota, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap ke-3 anak korban,” pungkas Retno.

Comment here