Hukum

Duduk Perkara Korupsi Gas Bumi hingga Jerat Alex Noerdin

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/9/2021). Sebelum Alex ditetapkan sebagai tersangka, ada 2 orang lainnya yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini duduk perkara kasusnya.

Dikutip dari detik.com, Kamis (16/9/2021), kasus ini bermula pada 2010, ketika Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel.

Kemudian berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu adalah BUMD Provinsi Sumsel (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel).

Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/9/2021). (Foto: Republika.id)

Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN), membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar USD 30.194.452.79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh Sembilan sen dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Serta kerugian keuangan negara sebesar USD 63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar AS) dan Rp 2.131.250.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Dalam kasus ini, sebelum menetapkan Alex sebagai tersangka, Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka lainnya, yaitu CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008, dan Direktur Utama PDPDE Sumsel telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 8 September 2021.

Tersangka kedua adalah AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 Tanggal 8 September 2021.

Leonard juga mengungkap peran masing-masing tersangka. Tersangka CISS adalah Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 merangkap sebagai Dirut PT PDPDE Gas sejak 2010.

“Tersangka CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel telah menandatangani perjanjian Kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Sementara itu, tersangka AYH adalah Direktur PT DKLN sejak 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014. Sedangkan tersangka AYH pada saat yang sama merangkap jabatan Direktur DKLN dan Direktur PDPDE Sumsel.

Kedua tersangka lalu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Pasal 18 UU Nomor 31/1999  sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alex Dipanggil Penyidik Kejagung, Tapi Tak Hadir

Kejagung terus mengusut pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus ini. Penyidik lalu memanggil Alex Noerdin sebagai saksi pada Senin (13/9/2021) lalu, tetapi Alex tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang.

“Tidak hadir, minta reschedule hari, tetapi masih minggu ini,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Supardi, Selasa (14/9/2021).

Alex Noerdin lalu menghadiri pemeriksaan saksi di Kejagung, tetapi langsung ditetapkan tersangka dan ditahan.

Alex Hadiri Pemeriksaan Saksi di Kejagung

Alex Noerdin diperiksa penyidik Kejagung, Kamis (16/9/2021). Alex diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

“Betul (pemeriksaan Alex Noerdin hari ini), orangnya sudah hadir,” kata Supardi.

Alex Noerdin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Kejagung menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019. Mantan Gubernur Sumsel itu langsung ditahan.

“Penyidik meningkatkan status tersangka AN,” kata Leonard, Kamis (16/9/2021).

Selain Alex, ada satu orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muddai Madang. Dia merupakan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2015-2019.

Alex langsung ditahan 20 hari ke depan di Rutan Cipinang Cabang Kejagung. Saat kasus terjadi, Alex menjabat Gubernur Sumsel tahun 2008-2013 dan 2013-2018. Sementara tersangka lainnya Muddai Madang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi BUMD Sumsel

Alex Noerdin diduga sebagai pihak yang menyetujui kerja sama antara PT PDPDE dan PT DKLN serta sebagai pihak yang meminta alokasi gas negara dari BP Migas kepada PT PDPDE Sumsel.

“Tersangka AN (Alex Noerdin) pada saat itu selaku Gubernur Sumsel periode 2008-2013 dan periode 2013-2018, yang melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PT PDPDE Sumatera Selatan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (16/2021).

Selain itu, Alex diduga menyetujui dilakukannya kerja sama antara PT PDPDE Sumsel dan PT DKLN untuk membentuk PT PDPDE Gas.

“Tersangka AN ini menyetujui dilakukannya kerja sama antara PT PDPDE Sumatera Selatan dengan PT DKLN membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE-nya Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” imbuhnya.

Sementara peran tersangka lainnya, yaitu Muddai Madang alias MM, merupakan Direktur PT DKLN yang juga merangkap Komisaris Utama PT PDPDE gas.

“Tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas,” ujarnya.

Pengacara Kecewa Alex Noerdin Ditahan

Pengacara Alex Noerdin, Soesilo Aribowo, mengaku kecewa karena kliennya diperiksa oleh penyidik, langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan. Padahal, menurutnya, sebagai anggota DPR Fraksi Golkar, Alex tidak mungkin melarikan diri.

“Tentu saya keberatan karena tidak patut penahanan ini menurut saya, satu, yang bersangkutan adalah anggota DPR, yang tidak mungkin akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” kata Soesilo saat dihubungi detikcom, Kamis (16/9/2021).

“Ini tadi diperiksa saksi, langsung ditetapkan tersangka dan ditahan dalam beberapa jam, tidak paham saya metode yang dipakai,” kata Soesilo.

Soesilo mengaku masih memikirkan langkah hukum apakah akan mengajukan permohonan praperadilan atau tidak. Lebih lanjut ia mengungkapkan, peristiwa ini menjadi perhatian karena, jika seseorang saksi diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Ini menjadi warning untuk siapa pun ‘kalau seseorang diperiksa saksi di Kejagung, bisa langsung tersangka, ditahan, dan nggak pulang’,” katanya.

Golkar Prihatin Alex Noerdin Tersangka

Partai Golkar prihatin mendengar kabar tersebut. “Tentunya yang pertama kami Fraksi Partai Golkar prihatin terjadi hal tersebut. Karena ini sudah dalam penanganan hukum oleh Kejagung. Jadi kami akan memantau perkembangannya,” kata Ketua DPP Golkar Adies Kadir kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Adies mengatakan pihaknya akan mendampingi proses hukum yang sedang berjalan. Proses pendampingan akan berjalan hingga pengadilan.

“Tentunya Partai Golkar apabila yang bersangkutan ingin didampingi oleh penasihat hukum, kami kan ada Bakumham, kami siap untuk dampingi beliau hadapi jalannya penyelidikan dan penyelidikan bahkan sampai di pengadilan,” ujarnya.

Alex Noerdin kini aktif menjadi anggota komisi VII DPR. Apakah Alex Noerdin akan diganti? Adies Kadir yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar ini mengatakan penggantian akan dilakukan sampai kasus itu memiliki hukum yang tetap. Untuk itu, dia mengatakan akan memantau perkembangan kasus ini terlebih dahulu.

“Kalau dalam UU ‘kan jelas sampai berkekuatan hukum tetap atau yang bersangkutan mengundurkan diri,” kata Adies.

“Jadi kami akan memantau, melihat dulu, karena ini ‘kan tiba-tiba cukup mengagetkan kami di Golkar. Tentu kami ingin mendalami lebih dalam dulu sejauh apa kasus tersebut sebelum ambil langkah-langkah lebih lanjut,” lanjut Adies.

Comment here