Hukum

Dukung ICW Laporkan Lili KPK, Pukat: Terang Benderang Ini Kasus Dugaan Pidana

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mendukung pelaporan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.

Menurut Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, tindakan Lili Pintauli yang terbukti melakukan komunikasi dengan pihak berperkara murni merupakan kasus dugaan tindak pidana. “Ini merupakan dugaan perbuatan pidana, tidak hanya melanggar kode etik; sebagaimana dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang KPK yang itu kemudian diancam pidana maksimal 5 tahun,” kata Zaenur dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/9/2021).

Zaenur berharap, Polri dapat bertindak independen dan profesional dalam menangani laporan tersebut. Dalam pandangannya, institusi kepolisian tidak perlu ragu dan merasa akan dituding melakukan kriminalisasi pada pimpinan KPK terkait perkara Lili.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: detikNews)

“Sebab ini terang benderang merupakan kasus dugaan pidana yang dilakukan Lili Pintauli, karena telah diputus bersalah oleh Dewas (Dewan Pengawas) KPK menyalahgunakan wewenang dengan menjalin hubungan dengan pihak berperkara,” kata dia.

Zaenur meminta Bareskrim Mabes Polri segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai alat bukti. Ia mendorong agar Polri tidak menunda penyelidikan, mengesampingkan laporan, hingga tidak menindaklanjutinya dengan alasan menjaga hubungan baik antar-instansi penegak hukum.

“Upaya menjaga hubungan harmonis antara aparat penegak hukum harus dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing institusi,” kata dia.

Sebelumnya, ICW melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menduga Lili telah melanggar Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK.

Kurnia mengatakan, pada pasal tersebut diatur bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang sedang menjalani perkara di KPK.

Lili sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Dewas KPK karena telah melakukan pelanggaran etik berat setela terbukti menjalin hubungan dengan Walikota nonaktif Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial. Atas perbuatannya itu, Dewas menjatuhkan sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen kepada Lili selama 12 bulan.

Dewas KPK Diminta Terbuka

Sementara itu, Dewan KPK diminta tetap terbuka dalam menangani kasus etik, termasuk soal hasil pemeriksaan penyidikan saksi Oktavia Dita Sari, yang merupakan ajudan dari Lili Pintauli Siregar.


Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan seharusnya KPK tidak memberikan perlakuan berbeda kepada saksi yang mempunyai keterkaitan dengan pimpinan.

“Sikap KPK yang tidak mengumumkan hasil pemeriksaan ajudan Ibu Lili mengindikasikan ada sesuatu yang coba disembunyikan. Meski saksi memiliki keterkaitan dengan Ibu Lili seorang pimpinan, bukan berarti harus ada perbedaan perlakuan dengan saksi-saksi lain,” ujar Boyamin dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (10/9/2021).


Sikap KPK itu, kata dia, juga mengkhianati asas transparansi yang acap digaungkan lembaga antirasuah tersebut. “Bagaimana KPK menuntut pihak lain transparan jika dirinya malah tertutup? Kalau tidak salah perbuatan ini bisa masuk kategori munafik,” cetus Boyamin.

Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, meyakini sikap tertutup KPK tersebut memperlihatkan ada sesuatu yang disembunyikan.

“Kalau proses (pemeriksaan) seperti itu, dilakukan tertutup, sudah dipastikan ada yang hendak disembunyikan. Dewas dalam menegakkan etik juga harus terbuka agar setiap putusannya dipercaya bukan hasil rekayasa,” ucap Feri.

Sebelumnya, Oktavia Dita Sari diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Senin (6/9/2021). Ia diperiksa untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada. Namun sejauh ini belum ada keterangan yang disampaikan KPK mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Comment here