Politik

Eks-Kader Gaet Yusril Gugat AD/ART, Partai Demokrat Terancam Tak Ikut Pemilu

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Yusril Ihza Mahendra, pengacara senior yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM serta mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digandeng empat eks-kader Partai Demokrat (PD) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Babak baru gugatan ini dinilai membuat Partai Demokrat terancam tak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai eks-kader Demokrat melontarkan serangan baru bersama Yusril Ihza Mahendra. Apa lagi yang digugat melalui judicial review kali AD/ART Demokrat era kepemimpinan AHY.

“Kubu eks kader Demokrat menaikkan level serangannya dengan menggandeng Yusril untuk memenangkan pertarungan hukum, AD/ART yang digugat langsung menusuk jantung kekuasaan politik AHY,” kata Adi Prayitno dikutip dari detik.com, Sabtu (25/9/2021).

Kumpulan bendera Partai Demokrat. (Foto: TribunNews)


Adi menilai Yusril sosok kawakan soal urusan perseteruan internal partai. Yusril, kata Adi, sudah teruji dan mumpuni menangani perseteruan internal partai seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Konflik Demokrat bakal panjang karena masing-masing kubu akan bertempur sampai titik darah pernghabisan. Kubu eks-kader Demokrat makin serius bertempur dengan suplai data hukum dari Yusril,” ujarnya.

Babak baru judicial review AD/ART kepemimpinan AHY di Demokrat dinilai Adi akan memakan waktu panjang. Oleh sebab itu, Adi menilai Demokrat terancam tak bisa ikut Pemilu 2024. “Demokrat terancam tak ikut pemilu jika konflik hukum terus berlanjut dari PTUN, lanjut ke banding, lanjut ke MA. Proses hukum semacam ini memakan waktu banyak. Sementara tahun depan sudah mulai tahapan pemilu,” imbuhnya.

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya membenarkan kantor hukumnya digandeng empat orang eks-kader Demokrat untuk mengajukan gugatan ke MA terkait uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat era AHY. Yusril menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA.

Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mendalilkan MA berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

“Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” kata Yusril.

Begal Politik

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat yang duduk di Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menyebut uji materiil tersebut sebagai upaya mencari pembenaran atas terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ilegal oleh Moeldoko pada Maret 2021. Didik menegaskan kepengurusan Demokrat saat ini atau AHY sah.

“Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan ‘begal politik’ yang mereka lakukan,” ujar Didik dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief pun menyerang Yusril. Andi Arief merespons Yusril yang mengungkit jasa PBB terhadap pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju Presiden tahun 2004 lalu. “Bang @Yusrilihza_Mhd, dukung mendukung koalisi partai itu hal biasa. Memang harus kerja sama,” kata Andi Arief melalui akun Twitter-nya dikutip dari detik.com, Sabtu (25/9/2021).

Cuitan itu ditujukan kepada Yusril yang mengatakan bahwa SBY tak akan menjadi capres pada Pilpres 2004 tanpa tanda tangan Yusril dari PBB saat itu. Andi Arief mengatakan poinnya bukan mengenai koalisi di masa lalu itu.

“Poin saya adalah perubahan sikap menafsirkan AD/ART Demokrat 2020. Pilkada 2020 anggap sah, tapi setelah bertemu KSP Moeldoko 2021 kenapa berubah malah menggugat,” katanya.

Pernyataan Yusril itu bermula saat merespons pertanyaan Andi Arief sebelumnya. Yusril tampaknya tidak terima atas pernyataan Andi Arief yang mengungkit dukungan PD untuk Yuri Kemal maju di Pilkada Belitung Timur 2020.

Andi Arief menyebu,t Yusril mengakui keabsahan AD/ART Demokrat yang ditetapkan dalam Kongres 2020, Maret lalu. Tapi kini Yusril menjadi pengacara empat mantan kader PD untuk mengajukan judicial review ke MA terhadap AD/ART Demokrat. Yusril pun memberikan penjelasan.

“Secara hukum AD/ART PD tahun 2020 sampai hari ini masih sah berlaku. AD/ART itu baru dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku jika nanti, seandainya MA mengabulkan judicial review ini,” kata Yusril kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

Yusril mengingatkan, putusan MA tidak berlaku surut. Dengan demikian, dukungan PD kepada Yuri Kemal, yang merupakan putra Yusril, maju di Pilkada Belitung Timur 2020 tetap sah.

“Putusan MA tidak berlaku surut (retroaktif). Jadi tidak masalah jika anak saya minta DPP PD memberikan dukungan kepadanya untuk ikut pilkada kabupaten. Sebenarnya, tanpa dukungan PD pun, anak saya sudah lebih dari cukup kursinya untuk maju sebagai calon bupati,” sebut Yusril.

Saat inilah Yusril mengungkit jasa PBB untuk SBY pada Pilpres 2004. Menurutnya, dukungan PBB untuk SBY pada Pilpres 2004 sangat krusial. “Beda halnya dengan dukungan saya terhadap Pak SBY ketika akan mencalonkan diri sebagai capres tahun 2004. Tanpa saya tanda tangan pencalonan SBY, tidak akan pernah ada dalam sejarah RI, presiden yang namanya SBY,” tegas Yusril.

Ketua Umum PBB itu justru menyebut Andi Arief yang lupa pada fakta dan sejarah. Yusril menyebut SBY tidak akan pernah jadi presiden kalau PBB tidak mencalonkannya. “Andi Arief terlalu banyak berimajinasi sehingga lupa pada fakta, sejarah yang sesungguhnya terjadi. SBY jadi calon presiden itu hanya dicalonkan oleh dua partai, PD dan PBB. Kalau PBB tidak calonkan, tidak akan pernah SBY jadi presiden,” tuturnya.

“Belakangan ikut PKPI yang juga dukung, tetapi PKPI hanya 1 kursi. Jadi tidak ada pengaruhnya mencalonkan atau tidak,” imbuh Yusril.

Comment here