Opini

G 30 S/TWK dan Sebutir Pasir di KPK

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pemimpin Redaksi KABNews.id

Mau tak mau, suka tak suka, 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan per 30 September 2021, lebih cepat sebulan dari rencana semula. Mereka diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka yang tidak lolos menyebut pemberhentian itu sebagai G 30 S/TWK.

Istilah G 30 S/TWK dilontarkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, salah seorang pegawai yang diberhentikan itu, merujuk G 30 S/PKI, pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), 30 September 1965.

Di pihak lain, Ketua KPK FIrli Bahuri mengucapkan “selamat jalan” bagi 56 pegawai yang segera diberhentikan itu. Firli menyebut mereka sebagai “sebutir pasir”. Gedung KPK yang ada 16 lantai ini, kata Firli, tidak akan pernah berdiri tanpa jasa satu butir pasir.

Memang, sudah sejak lama di KPK bercokol isu dualisme faksi, antara Faksi Taliban, yakni mereka yang kini tersingkir, termasuk Novel Baswedan, dan Faksi Polisi India, yakni mereka yang lolos TWK. Jadi, lolos atau tak lolos dianggap sekadar “like or dislike”.

Istilah G 30 S/TWK pun tak bisa dilepaskan dari dualisme faksi itu. Mereka yang memusuhi “Taliban” dianggap “PKI”.

Mulanya ada 75 pegawai KPK tak lulus TWK yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 24 orang dan 51 orang. Yang 24 orang disebut bisa dibina kembali melalui pendidikan dan pelatihan bela negara, sedangkan sisanya disebut tidak bisa dibina lagi.

Dalam perjalanannya, ada 6 di antara 24 orang yang enggan dibina lagi, sehingga ada 18 orang yang dibina lagi. Lalu ada 1 orang di antara 51 orang itu yang pensiun, sehingga total ada 56 orang yang tak bisa dibina lagi. 

Nah, 57 orang itu sudah mengadu dan menggugat ke mana-mana. Pengaduan berhasil. Ombudsman menyatakan terjadi maladministrasi dalam TWK. Komnas HAM menyatakan terjadi 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, gugatan uji materi atau “judicial review” Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 tantang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN terhadap Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang KPK kandas di Mahkamah Agung (MA), 9 September lalu.

MA memutusan Peraturan KPK No 1/2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU No 19/2019, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. 

Hal yang sama sebelumnya diputuskan MK melalui Putusan No 70/PUU-XVII/2019 dan No 34/PUU-XIX/2021.

Pimpinan KPK berdalih, dengan adanya putusan MA dan MK itu maka rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM gugur dengan sendirinya.

Berdasarkan Pasal 69B dan Pasal 69C UU No 19/2019, durasi alih status pegawai KPK paling lama dua tahun. Inilah yang dipakai KPK untuk mempercepat pemberhentian pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu. Lebih cepat lebih baik.

Memang, sungguh tragis ketika Firli menyebut Novel Baswedan dkk sebagai sebutir pasir di gedung KPK. Padahal, selama ini mereka merasa sebagai “back bone” (tulang punggung) lembaga antirasuah itu, terutama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi andalan KPK.

Bantu Anies Baswedan

Tapi baiklah, nasi nyaris menjadi bubur. Untuk kembali menjadi nasi, jelas tak bisa lagi. Bisanya menjadi bubur. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengamini keputusan pimpinan KPK untuk memberhentikan Novel dkk. Padahal Presiden adalah asa pamungkas Novel dkk.

Lalu, bagaimana nasib 56 pegawai KPK setelah 30 September nanti? Jika mau tetap bekerja di KPK, mereka harus mengajukan gugatan atas keputusan KPK memberhentikan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apa pun hasilnya, kalau sudah inkrah, semua pihak harus menerimanya.

Apa mereka bisa bekerja di tempat lain, katakanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Bisa saja. Tapi urusan itu bukan domain KPK. Sejak kapan KPK menjadi penyalur tenaga kerja? Tanya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan nada satire.

Apalagi Novel Baswedan mengaku merasa terhina bila ada tawaran untuk bekerja di BUMN. Di KPK, Novel mengaku bukan mencari sesuap nasi. Novel ingin melakukan pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya mereka “keukeuh” bercokol di KPK.

Namun jika nanti di PTUN mentok, barangkali Novel Baswedan berminat membantu sepupunya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan bergabung di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) laiknya mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Selalu ada ruang kosong bagi mereka yang punya keahlian.

Berbekal pengalamannya selama di KPK, Novel bisa memberikan masukan kepada Anies bagaimana caranya menghadapi KPK supaya bisa lolos. Apalagi kini KPK membuka pintu bagi publik untuk melaporkan dugaan korupsi proyek Formula E yang tak jelas juntrungannya itu.

Dengan demikian, Novel dkk tidak akan benar-benar menjadi sebutir debu, sebagaimana kata Firli, yang terempas dari KPK.

Apa boleh buat. Pimpinan KPK punya kewenangan yang diberikan undang-undang. Dan Firli cs sudah menggunakan kewenangan itu sebisanya. Dan penggunaan kewenangan itu turut dilegitimasi oleh MK dan MA bahkan Presiden. Bahwa apa yang diputuskan Firli cs itu menuai pro-kontra, itu soal biasa. Untuk mengujinya absah atau tidak, pengadilanlah tempatnya.

Comments (1)

  1. inilah penulis kita .yang peduli terhadap negara kita tercinta……………………………

Comment here