Opini

Tragedi G 30 S / TWK

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pemimpin Redaksi KABNews.id.

Hari ini, 56 tahun lalu, terjadi tragedi yang kemudian disebut Gerakan 30 September 1965. Gerakan itu dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga kemudian disebut G 30 S / PKI.

Hari ini, 30 September 2021, tragedi kembali terjadi. Kali ini tidak berdarah. Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat. Musababnya, mereka tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Entah mengapa pemecatan mereka dilakukan KPK pada 30 September 2021, dari rencana semula 1 November 2021. Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi yang ikut dipecat, mensinyalir tanggal pemecatan sengaja dipilih 30 September untuk memberi stigma dia dan 55 rekannya tidak Pancasilais.  

Entah mengapa pula, jumlah pegawai yang dipecat itu kebetulan juga 56 orang, mengingatkan kita akan tragedi 30 September 1965 atau 56 tahun silam. Mereka yang melakukan gerakan untuk menolak pemecatan itu pun bisa distigmatisasi sebagai G 30 S / TWK.

Sebaliknya, mereka yang lolos TWK (1.271 orang) dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Mereka disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 1 Juni mengingatkan kita akan lahirnya istilah Pancasila yang dibidani Bung Karno pada 1 Juni 1945. Makna implisitnya, mereka yang lolos TWK itu dianggap Pancasilais.

Tapi baiklah. Itu hanya soal tafsir. Hanya ilmu “utak-atik-gathuk”. Bisa saja cuma kebetulan belaka. Bisa saja asumsi Giri tidak benar. Yang paling tahu adalah Ketua KPK Firli Bahuri yang memecat mereka.

Idealis atau Pragmatis

Yang jelas pula, pemecatan 56 pegawai KPK itu merupakan ujian bagi mereka. Termasuk Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Yudi Purnomo dan kawan-kawan. Ujian apakah mereka akan tetap idealis ataukah berubah pragmatis.

Kata orang, cara menguji idealisme seseorang adalah dengan menggulingkan periuk nasinya. Ketika periuk nasi sudah terguling tapi tetap idealis, berarti dia seorang idealis sejati. Sebaliknya, jika setelah periuk nasinya terguling lalu menyerah, berarti dia bukan seorang idealis sejati. Bahkan bisa jadi dia seorang pragmatis.

Ujian itulah yang kini sedang ditimpakan kepada 56 pegawai KPK setelah mereka tak lulus TWK, termasuk Novel Baswedan, sehingga mereka dipecat per 30 September 2021 ini. Mereka tak bisa diangkat menjadi ASN sesuai amanat UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ada yang berspekulasi tujuan sesungguhmya dari TWK itu adalah menjajaki apakah seseorang punya prinsip (idealisme) atau tidak, bisa diatur atau tidak. Jika punya idealisme dan tidak bisa diatur, dengan dalih tak punya cukup wawasan kebangsaan, mereka disingkirkan. Itulah yang terjadi dengan 56 pegawai KPK menurut mereka.

Kini, seolah jadi pahlawan, dengan dalih sudah direstui Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berniat merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu menjadi ASN di Polri.

Apakah Novel dkk akan menerima tawaran itu? Sejauh ini sebagian dari mereka mengaku akan konsolidasi terlebih dahulu dengan sesama rekannya serta konsultasi dengan Ombudsman dan Komnas HAM. Mereka tak akan serta-merta menerima tawaran itu.

Kedua lembaga itulah yang selama ini membela mereka. Ombudsman menyatakan ada maladministrasi dalam TWK. Komnas HAM menyatakan TWK melanggar hak asasi manusia. Kedua lembaga itu kemudian merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar 56 pegawai yang tak lolos TWK itu tetap diangkat menjadi ASN.

Tapi Jokowi bergeming. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan nasib 56 pegawai KPK itu ke institusinya. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menolak judicial review atau uji materi yang mereka ajukan.

Setengah merengek, para pegawai KPK itu pun minta Jokowi mengangkat mereka setelah gugatan ke MK dan MA kandas pada 30 Agustus 2021 dan 9 September 2021. MK menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No 19/2019 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Adapun MA menyatakan, Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN tidak bertentangan dengan UU No 19/2019.

Sebenarnya pihak KPK sudah menyarankan agar mereka melamar kerja di BUMN-BUMN yang dinilai sangat membutuhkan tenaga mereka. Bahkan ada isu pimpinan KPK menawarkan diri untuk menyalurkan mereka ke BUMN-BUMN, kendati isu itu kemudian dibantah.

Tapi Novel Baswedan menilai tawaran bekerja di BUMN itu merupakan penghinaan. Mereka keukeuh mengabdi di KPK dengan dalih mau memberantas korupsi. Benarkah?

Pengakuan Novel itu akan menjadi tidak benar jika pada akhirnya mereka mau menjadi ASN di Polri. Apalagi Novel saat keluar dari Polri mengaku tak mau terganggu independensinya sehingga lebih memilih bekerja di KPK. Masak mau balik lagi ke Polri? Menjilat ludah sendiri, dong.

Jebakan Batman

Akankah Novel Baswedan dkk menerima tawaran Kapolri yang bisa dibilang sebagai jalan tengah atau “win-win solution” atas kebuntuan yang terjadi antara 56 pegawai dan pimpinan KPK?

Sudah terbayang apa yang akan terjadi dengan periuk nasi mereka jika tak bekerja. Apalagi KPK tidak memberikan pesangon.

Apa langkah mendirikan kantor darurat KPK, yang dianggap sebagai lelucon belaka, akan dapat menyelamatkan periuk nasi mereka? Tidak. Sebab itu, mungkin Novel dkk akan menerima tawaran Kapolri pada akhirnya.

Namun, seandainya Novel dkk mau menjadi ASN di Polri pun prosesnya tak akan mudah. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, para pegawai KPK yang hendak menjadi ASN di Polri tetap harus mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

Artinya, prosedur umum untuk menjadi ASN harus mereka lalui. Itu tidak mudah. Bisa saja standarnya seperti di KPK, ada tes wawasan kebangsaan pula. Justru kalau syarat menjadi ASN ada standar ganda, akan menjadi tanda tanya. Sama-sama menjadi ASN, mengapa syarat-syaratnya berbeda antara di KPK dan di Polri?

Sebab itu, bisa jadi tawaran dari Kapolri itu sebagai jebakan Batman belaka. Ketika nanti Novel dkk sudah menyatakan siap menjadi ASN di Polri, jangan-jangan mereka tak lolos tes masuknya.

Apalagi pihak Polri menyatakan, jika 56 pegawai pecatan KPK itu menjadi ASN di Polri, tidak otomatis akan menjadi penyidik seperti di KPK. Mereka, kata Jenderal Listyo Sigit, akan dilibatkan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mungkin di bidang pencegahan korupsinya.

Kini, nasib Novel dkk terancam terlunta-lunta. Selain akan malu dituduh pragmatis jika mau menjadi ASN di Polri, mereka juga berpotensi dihinakan dengan dipingpong dari KPK ke Polri dan entah nanti ke mana lagi, jika ternyata untuk menjadi ASN di Polri pun persyaratannya tidak mudah.

Alhasil, kalau memang mau idealis, periuk nasi terguling pun jangan dijadikan problema. Pejuang harus siap lapar, termasuk keluarganya. Rezeki tak akan ke mana. Kecuali jika Novel dkk siap dipermalukan.

Namun apa pun yang terjadi, tawaran Kapolri itu bak buah Simalakama bagi Novel dkk. Diterima berarti pragmatis, ditolak berarti periuk nasi akan terguling. Lebih parah lagi jika setelah diiyakan, ternyata mereka tak lolos karena tak memenuhi ketentuan dalam SOP. Termasuk TWK bila nanti juga ada.

Comment here