Politik

Gibran Menguat ke Bursa Pilpres, Hendardi: MK Bisa Menjadi Antitesis Kehendak Rezim

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang sudah diisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), banyak dianggap sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam mencetak peran baru sebagai sentrum kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekalipun melampaui standar etik politik kepartaian dan kenegaraan.

“Meskipun selalu dibantah, dengan segenap kuasa yang digenggam dan jebakan kasus-kasus hukum yang melilit sejumlah elite, Presiden Jokowi dengan mudah mendisiplinkan beberapa ketua umum partai politik untuk sebaris dengan kehendaknya,” kata Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi kepada KABNews.id, Rabu (16/8/2023).

Menurut Hendardi, indikasi keberhasilan kerja politik Jokowi untuk menggemukkan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, sebagai calon presiden (capres), juga sejalan dengan operasi politik lain dengan menggunakan tangan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui “judicial review” (uji materi), yang menguji norma dalam Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait batas usia capres/cawapres.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. (Istimewa)

“Sekalipun belum tentu ditujukan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka, sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan uji materi ini dengan upaya sistematis memuluskan jalan bagi anak presiden, yang belum genap lima tahun belajar memimpin sebuah kota kecil di Jawa Tengah,” jelas Hendardi.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat Walikota Surakarta, Jawa Tengah.

Saat ini, kata Hendardi, tiba-tiba hasil survei yang mengunggulkan Gibran, sebagai cawapres paling populer yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto, dirilis dan diamplifikasi untuk memperkuat kelayakan elektoral putra Jokowi itu. “Bahkan popularitas Gibran di angka 66,5% dengan tingkat kesukaan 82,6% melampaui Erick Thohir, Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartanto, meskipun tiga sosok terakhir ini memiliki mesin politik dan sebaran kader di seluruh Indonesia,” cetus Hendardi.

Survei dengan mempromosikan kandidat yang tidak memiliki syarat usia berdasarkan UU, lanjut Hendardi, memang tidak salah, tetapi jelas tidak kondusif bagi upaya pematuhan “rule of the game” (aturan main) pilpres yang sudah ditetapkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Promosi kelayakan Gibran (35 tahun) untuk menjadi cawapres yang tidak proper (patut) secara hukum, adalah bagian agitasi yang bisa saja mempengaruhi MK yang saat ini dipaksa menjadi penentu dapat atau tidaknya Gibran ikut berlaga di Pilpres 2024,” cetus Hendardi.

“MK, dengan demikian, sudah sepantasnya menunda pemeriksaan perkara terkait batas usia ini hingga Pilpres 2024 usai, apalagi seluruh preseden, argumen dan yurisprudensi yang dicetak sendiri oleh MK menyatakan tegas bahwa terkait batasan usia dalam pengisian jabatan publik adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). MK harus menjadi antitesis kecenderungan ‘autocratic legalism’ yang sudah merasuk dan merusak prinsip-prinsip dasar bernegara dari rezim yang berkuasa,” pinta Hendardi.

Autocratic legalism (legalisme otokratis), masih kata Hendardi, adalah suatu praktik penyelenggaraan negara yang memusatkan perhatiannya pada formalisme hukum dan seolah-olah benar menurut hukum. “Padahal yang dilakukannya adalah memupuk kekuasaan dan melanggar prinsip dasar berhukum dan bernegara,” tandasnya.

Comment here