Hankam

Gubernur Lemhannas Sebut TNI Milik Presiden, Bukan Rakyat

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id– Video percakapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dengan presenter Najwa Shihab viral di media sosial. Hal itu setelah Najwa mengajukan pertanyaan tentang konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?

Agus pun menjelaskan, jika awalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari bangsa yang berjuang. “Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu,” ujar Agus dilansir Republika.co.id, Senin (11/10/2021).

Kepada Republika, ia meminta waktu sejam lagi untuk dikontak memberikan klarifikasi. “Saya masih ada acara di luar, sejam lagi,” ujar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI tersebut.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo. (Foto: Kompas.com)

Agus menjadi pembicara bersama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar di acara Mata Najwa di Jakarta, Kamis (7/10/2021) malam WIB. Usai acara bubar dan Junior pergi, Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. “Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, begitu ‘kan? Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi, TNI sejak awal memang harus berdamai dengan politik,” ujarnya.

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda terjadi di masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Dia malah menyebut, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. “Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu,” ujar Agus.

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak. “Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI-rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi,” katanya.

Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru. “Jadi, tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia.”

Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi. “Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, mengurus urusan sipil,” kata putra Pahlawan Revolusi Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo tersebut.

Comment here