Opini

Hari Anti-Korupsi Sedunia: Hari-hari Penuh Korupsi

Oleh: M Ikhsan Tualeka, Pegiat Perubahan Sosial.

Jakarta, KABNews.id – Tepatnya pada 9 Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan konvensi melawan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Momentum penting itu kemudian menjadi titik tolak bagi diperingatinya Hari Antikorupsi Sedunia.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, sebagai bentuk komitmen kuat untuk bersama dalam melawan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa ini.

Ilustrasi korupsi (Media Indonesia).

Bukan tanpa alasan UNCAC perlu dideklarasikan dan dunia memperingati Hari Antikorupsi. Faktanya, kemiskinan dan ketertinggalan sejumlah bangsa, ditandai dengan tingginya angka korupsi. Korupsi telah merampas upaya pemberantasan kemiskinan. Karena itu pula, rendahnya Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara selalu berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketertinggalannya negara tersebut.

Sebut saja Somalia, Suriah, Sudan Selatan, Afganistan, Venezuela, adalah negara-negara yang berada di posisi teratas terkorup versi Transparency International, dan merupakan negara-negara yang miskin atau tertinggal secara ekonomi.

Indonesia walaupun data dari Transparency International Indonesia (TII) skor IPK-nya fluktuatif, namun peringkatnya masih tergolong rendah. Misalnya, pada 2020 IPK Indonesia 37, kemudian pada 2021 skor IPK Indonesia adalah 38, naik satu poin. Namun pada 2022 lalu menempati angka 34, turun empat poin, menjadikan Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei, terburuk di era reformasi, juga turun di level ASEAN.

Sementara pada 2023, Indonesia hanya mendapatkan skor 36, naik dua poin dari tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei. Dari pemeringkatan tersebut, menunjukkan Indonesia ada pada angka atau tingkat yang mengkhawatirkan. Sebab interval pemeringkatan adalah, dari skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Ini bukan hanya angka statistik tanpa arti, melainkan refleksi dari persoalan yang lebih dalam.

Korupsi, dengan segala dampak dan konsekuensinya, telah menjadi ibarat batu sandungan dalam perjalanan menuju kemajuan Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa perilaku koruptif telah menjadi semacam budaya atau berkelindan dalam kultur keseharian bangsa. Boleh dikata tiada hari tanpa korupsi, terutama suap-menyuap, menjadi hal lumrah.

Misalnya dari 1.479 kasus korupsi sepanjang 2004 hingga November 2023 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 65 persen adalah kasus penyuapan dan gratifikasi. Bila mau dirinci, sebesar 65,34 persen merupakan kasus penyuapan, 22,36 persen merupakan kasus pengadaan barang dan jasa, 3,99 persen kasus pencucian uang, 3,85 persen kasus penyalahgunaan anggaran, 1,89 persen pemerasan, 1,69 persen perizinan, dan 0,88 persen perintangan penyidikan.

Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Korupsi telah merugikan negara dan rakyat secara ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Korupsi juga menghambat pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi di Indonesia juga ada pada spektrum yang luas. Mulai dari pejabat tinggi negara, kepala daerah, wakil rakyat, birokrat, polisi dan militer, hakim, jaksa, akademisi, rektor, seniman hingga pemuka agama. Realitas yang pada akhirnya, membuat bangsa ini masih sulit merangkak dari keterpurukan, angka kemiskinan dan kesakitan masyarakat masih terus tinggi dan sulit ditekan, kesenjangan sosial kian lebar.

Anggaran negara yang memang terbatas dan harus dipotong untuk membayar utang luar negeri sebagian akhirnya menguap akibat kualitas dan kuantitas korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkat dalam jumlah kasus dan jumlah kerugian uang negara. Juga semakin sistematis dan merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahkan lembaga peradilan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi tak luput dari praktik korupsi. Sudah tak terhitung banyaknya aparat penegak hukum yang justru terjerat kasus korupsi. Kasus dugaan penyuapan dan gratifikasi Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang baru saja mengundurkan diri, adalah noktah hitam, memalukan dan mencederai upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sekalipun asas praduga tak bersalah perlu dikedepankan, tapi tetap saja tak mampu menepis awan hitam yang menyelimuti atmosfer perlawanan terhadap korupsi, menggambarkan mentalitas aparat negara dan penegak hukum belum banyak berubah. Menjadi wajar kemudian penegakan hukum sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi menjadi lemah. Meskipun ada sejumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap dan diproses, tapi masih banyak kasus yang belum terungkap atau terhambat.

Selain pada aspek penindakan, aspek pencegahan juga belum optimal. Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, serta penguatan kapasitas dan memfungsikan aparatur pengawasan intern pemerintah untuk deteksi secara dini, juga belum dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh.

Bagaimana ke depan?

Dalam realitas yang masih jauh dari harapan, tentu kita tidak boleh pesimistis, justru optimisme harus terus ditinggikan. Kita tentu tak ingin bangsa ini terus terpuruk, dibenamkan oleh praktik koruptif. Walau kerap ada perasaan lelah, bahkan mungkin mulai permisif, karena setiap hari, kita seperti dalam hari-hari penuh korupsi.

Namun tetap saja momentum Hari Antikorupsi Sedunia harus terus dimaknai, terutama yang percaya bahwa harapan itu masih ada. Hari Antikorupsi Sedunia tanpa henti harus dijadikan sebagai tonggak untuk bangkit dan menjadikan korupsi benar-benar sebagai musuh bersama (common enemy). Itu berarti, melawan korupsi jangan hanya wacana, sekadar menjadi diskusi atau slogan dan seremonial semata, tapi adalah komitmen dan tindakan nyata.

Kerja sama, sinergitas, dan kemauan besar masyarakat secara luas untuk bebas dari korupsi serta mendorong lembaga hukum untuk bekerja lebih optimal tentu dapat turut menumbuhkan optimisme itu. Semangat antikorupsi, jika tetap disuarakan bersama-sama oleh seluas mungkin kalangan dan berdasarkan kemauan kolektif, tidak mustahil gerakan antikorupsi menjadi kekuatan yang menggetarkan. Sekalipun tentu memerlukan waktu dan proses, juga penguatan atau saling menguatkan, karena gerakan perlawanan terhadap korupsi mensyaratkan kultur yang kondusif dan relevan.

Kultur yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat yang mengalami pencerahan dan menyadari hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi menjadi watchdog. Terutama dalam memantau proses perencanaan, penyelenggaraan dan kontrol terhadap pemerintahan, pusat dan daerah, yang berwenang mengelola keuangan negara.

Semua itu menjadi penting dan mendasar dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di berbagai sektor dan jenjang pemerintah. Dukungan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, dengan menjadi masing-masing individu warga negara yang dapat mengembangkan prinsip kejujuran, amanah dan solidaritas pada sesama.

Pada tataran pemerintah diperlukan kemauan dari semua lini penyelenggara negara, termasuk organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk menegakkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan keadilan. Termasuk pula dalam hal ini partai politik yang menjadi mesin utama sirkulasi dan distribusi jabatan politik, untuk ada dalam atmosfer pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, dapat diretas altruisme dan solidaritas sosial, mengurangi praktik dan budaya koruptif, menjadikan kedepan hari-hari tanpa korupsi, demi kemajuan peradaban, menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia, sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju!

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 9 Desember 2023.

Comment here