Hankam

Inilah Penjelasan Istana Soal Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Sosok pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun November nanti masih misterius. Dari dua calon terkuat yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono,  belum diketahui pasti siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin TNI ke depannya.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden. “Ini juga bagian dari hak prerogratif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo,” kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Tribunnews, Selasa (28/9/2021).

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (surpres) pencalonan Panglima TNI telah dikirimkan ke DPR RI atau belum. Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara. Hanya saja berdasarkan sumber, draf surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

KSAD Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAL Laksamana Yudo Margono (kanan). (Foto: TribunNews)

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I. “Surpres setahu saya belum,” kata Tb Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi penanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara. Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak. “Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat,” katanya.

“Sehingga 1 Desember Pak Hadi (Tjahjanto) bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada minggu kedua atau ketiga bulan November 2021,” pungkas Hasanuddin.

Comment here