Hukum

IPW Apresiasi Polda Metro Jaya yang Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menghentikan penyidikan perkara dugaan pelanggaran Pasal 14 dan/atau 15 Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1946 dengan tersangka Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono atas dasar batal demi hukum.

Aiman Witjaksono (tengah). (Foto: Tempo.co)

“Penghentian penyidikan kasus terlapor Aiman Wikaksono adalah langkah tepat karena sejak semula IPW mengkritisi bahwa proses hukum terkait pernyataan yang bersangkutan, yang menuduh institusi Polri tidak netral dalam perhelatan Pemilu 2024 berdasarkan keterangan sumber internal Polri, dengan pengenaan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 terkait penghinaan pada institusi Polri dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran adalah tidak tepat karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan Polri tidak antikritik, dan juga pernyataan Aiman Wijaksono adalah kebebasan menyatakan pikiran di ruang publik yang dijamin UU dalam negara demokrasi,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada KABNews.id, Kamis (28/3/2024).

Dalam perhelatan Pemilu 2024, kata Sugeng, selain kasus yang menyasar Aiman Wikaksono diproses hukum, IPW juga mengkritisi langkah Polda Jawa Tengah yang memeriksa 176 kepala desa (kades) yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, juga akan memeriksa kades-kades di Kabupaten Klaten dan Wonogiri yang dalam kaitan penyelewengan dana desa. “Tiga kabupaten tersebut adalah kantong-kantong suara PDI Perjuangan. IPW memandang langkah Polda Jateng bisa dinilai sebagai politis dan merupakan tekanan kepada masyarakat dalam rangka pemilu,” jelas Sugeng.

Penghentian kasus yang menyeret tersangka Aiman Wijaksono atas dasar batal demi hukum, kata Sugeng, mendapatkan momentum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 78/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946. “Penghentian kasus oleh Polda Metro Jaya akan menepis anggapan Polri tidak netral serta akan menambah citra positif Polri,” cetusnya.

Adapun penghentian kasus Aiman diketaui dari pernyataan Direktur Eksekutif Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa bahwa polisi telah resmi menghentikan kasus pelaporan terhadap Aiman Witjaksono soal pernyataan oknum Polri tak netral dalam Pemilu 2024.

Menurut Finsensius, penghentian kasus tertera dalam surat dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (27/3/2024). “Laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Witjaksono ini sudah dihentikan, atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan,” ujar Finsensius di Mapolda Metro Jaya, Kamis (28/3/2024).

Dalam surat tersebut, kata dia, alasan kasus dihentikan ialah batal demi hukum. Finsensius pun meyakini pernyataan Aiman bukan merupakan tindak pidana. “Tentu apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya kami juga mengapresiasi. Pada akhirnya kami memiliki satu pikiran terhadap kasus Saudara Aiman Witjaksono ini, demi hukum dihentikan proses penyidikannya,” ungkap dia.

Dengan demikian, status Aiman Witjaksono kini bukan lagi sebagai terlapor, alias bebas dari tuduhan. “Pada hari ini Saudara Aiman dibersihkan dari tuduhan terhadap keonaran maupun terhadap berita bohong. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,” jelas Finsensius.

Sebelumnya, Aiman yang juga calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Pemilu 2024 dari Partai Perindo dilaporkan pada 13 November 2023 oleh enam aliansi masyarakat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) tentang Undang-undang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Laporan tersebut tentang pernyataan Aiman Witjaksono yang menyebut bahwa ada oknum komandan Polri yang diduga berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Comment here