Hukum

IPW Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolres Aceh Selatan Terkait Konflik Tambang

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengevaluasi kinerja Kapolres Aceh Selatan yang diduga akan mengkriminalisasi tokoh masyarakat Kluet Tengah yang memprotes keberadaan tambang emas ilegal. Pasalnya, kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Jumat (25/8/2023), dua tokoh masyarakat setempat, masing-masing Sutrisno dan Jumra Adina dipolisikan pihak PT Beri Mineral Batubara, Latifah Hanum yang memiliki izin tambang bijih besi, namun menambang emas, dengan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Menurut Sugung, kedua tokoh masyarakat Kluet Tengah, Aceh Selatan itu diadukan Latifah tanpa membuat laporan polisi pada 18 Agustus 2023. Pada hari yang sama, katanya, dikeluarkanlah Surat Perintah Penyelidikan (Sprin) Nomor: Sp.Lidik/145/VIII/RES.1.24/2023 oleh Polres Aceh Selatan. “Kemudian tanggal 18 Agustus 2023 itu juga keduanya dibuatkan surat panggilan untuk datang ke Satreskrim Polres Aceh Selatan pada 21 Agustus 2023,” jelas Sugeng.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Istimewa)

Untuk Jumra, kata Sugeng, surat panggilannya bernomor: B/49/VIII/RES.1.24/2023 yang ditandatangani Iptu Deno Wahyudi. “Sementara surat panggilan untuk Sutrisno bernomor: B/50/VIII/RES.1.24/2023,” cetusnya.

Dengan adanya surat panggilan tersebut, lanjut Sugeng, pada 19 Agustus 2023 keduanya membuat surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk memohon perlindungan hukum. Isinya, kata Sugeng, keduanya sangat terkejut dengan adanya surat panggilan dari Polres Aceh Selatan atas aduan Latifah. Sebab, katanya, di daerah Kecamatan Kluet Tengah, sejak lama beroperasi tambang emas PT Beri Mineral Utama, padahal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)-nya bijih besi, bahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineret (ESDM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada sekitar bulan April 2023 memberikan peringatan tertulis.

“Lokasi tambang PT MBU pernah dikunjungi tim terpadu dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 25 Juli 2023 dan melakukan rapat, serta telah disepakati dengan semua masyarakat yang hadir untuk menghentikan dan menutup operasi tambang PT MBU yang nyata-nyata merusak lingkungan, Namun, PT MBU tetap beroperasi dan menambang emas sehingga menimbulkan demo dari masyarakat di lokasi tambang,” paparnya.

Dengan surat terbuka tersebut, kata Sugeng, kedua tokoh masyarakat itu merasa aneh jika Polres Aceh Selatan begitu percaya dan cepat menerima aduan dan dengan cepat pula meresponsnya dengan memanggil keduanya untuk diperiksa. “Padahal seharusnya Polres Aceh Selatan menyelidiki adanya tambang emas dengan memakai izin tambang bijih besi,” tukas Sugeng.

Dengan adanya surat terbuka dari Sutrisno dan Jumra Adina tersebut, Sugeng pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurunkan tim Inspektur Pengawasan Khusus (Itwassus) Polri dan Propam Polri ke Polres Aceh Selatan. “Penurunan tim ini agar pengawasan Polri berjalan dari pusat ke satuan kerja wilayah dalam melaksanakan aturan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari anggota Polri,” terangnya.

Penurunan tim ini, kata Sugeng lagi, sekaligus untuk mengikis stigma di masyarakat agar polisi tidak berpihak kepada pemodal dan menjadi pelindung pemodal, serta polisi melakukan penegakan hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. “Di era program Polri Presisi ini, masyarakat membutuhkan rasa keadilan yang nyata dari Polri sehingga citra Polri tetap terjaga sesuai marwahnya,” tandas Sugeng.

Comment here