Hukum

Istana Minta Polri Buka Kembali Kasus Perkosaan dan Kekerasan Seksual di Luwu Timur

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Istana meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka ulang proses penyelidikan kasus tindak perkosaan dan kekerasan seksual yang dialami tiga kakak beradik berusia di bawah 10 tahun oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi V Bidang Politik, Hukum, Hankam, HAM dan Antikorupsi serta Reformasi Birokrasi Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangannya, seperti dilansir Kompas TV, Jumat (8/10/2021).

“Kalau memang ditemukan adanya kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan oleh Polres Luwu Timur yang menyebabkan diberhentikannya proses penyelidikan pada akhir tahun 2019 yang lalu, atau ditemukannya bukti baru sebagaimana disampaikan oleh ibu korban dan LBH Makassar, maka kami berharap Kapolri bisa memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus tersebut,” tegas Jaleswari Pramodhawardani.

Ilustrasi perkosaan. (Foto: Kompas TV)

Jaleswari menegaskan, perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat serius dan keji. “Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan kita,” tegas Jaleswari.

“Terlebih lagi bila yang melakukan adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu, pelakunya harus dihukum berat.”

Jaleswari menuturkan, kendati dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak-anak, suara korban harus didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. “Termasuk suara ibu para korban. Bayangkan saja mereka adalah anak-anak kita sendiri,” ucap Jaleswari yang juga berlatar belakang aktivis perempuan.

Jaleswari menyampaikan, peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual kepada anak ini sangat melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk perihal ini, dia mengingatkan, Presiden Jokowi sangat tegas dan tidak bisa menoleransi predator seksual anak.

Karena itulah, pada 7 Desember 2020, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Comment here