Hukum

Jadi Barang Bukti Tindak Pidana, Bupati Kampar Wajib Tolak Izin Perkebunan PT Langgam Harmuni

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id –  Salah satu cara PT Perkebunan Nusantara atau PTPN V dan PT Langgam Harmuni melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah dengan mengaburkan barang bukti dan percepatan permohonan izin perkebunan atas 390,5 hektare lahan kebun oleh PT Langgam Harmuni, yang pemiliknya merupakan terlapor dalam kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Sebanyak 622 surat dan 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani-petani Kopsa-M, yang secara nyata sedang menjadi jaminan di Bank Mandiri Jakarta atas pinjaman pembiayaan kebun sejak 2003, semakin mempertegas bahwa lahan sebagaimana dimohonkan oleh PT Langgam Harmuni adalah lahan milik petani.

Demikian Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute dalam rilisnya, Selasa (13/9/2021).

Saat ini, kata Ketua Setara Institute Hendardi, Bupati Kampar Catur Sugeng Santoso dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar akan mengesahkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai salah satu syarat penerbitan izin perkebunan.

Spanduk pengumuman persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) . (Foto: Setara Institute)

“Padahal sejak 2019, Kopsa-M telah berkirim surat yang pada intinya menolak dan keberatan dengan permohonan perizinan kebun ilegal tersebut,” kata Hendardi.

Jika terus melanjutkan proses permohonan izin tersebut, lanjut Hendardi, langkah nekad Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kampar, bukan hanya merupakan bentuk maladministrasi, tetapi juga merupakan tindak pidana, karena menghalang-halangi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan ditangani Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri.

“Kepala Dinas dan Bupati bisa disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan menghalang-halangi upaya pencarian keadilan (obstruction of justice),” jelasnya.

Hal yang sama Hendardi sampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah yang secara sah dimiliki petani, katanya, adalah perbuatan maladministrasi dan dapat disangkakan turut serta dalam suatu tindak pidana.

“Alih-alih membela petani, sejumlah pihak justru bahu-membahu menutupi dugaan tindak pidana penyerobotan ratusan hektare lahan petani. Pengajuan izin usaha perkebunan yang baru dilakukan saat ini oleh PT Langgam Harmuni secara terang benderang justru menunjukkan bahwa lebih dari 10 tahun perusahaan ini beroperasi tanpa izin dan merugikan negara karena negara kehilangan penerimaan atas pajak,” paparnya.

Seharusnya, kata Hendardi, berbagai pihak membela petani yang hampir 20 tahun kehilangan haknya dan tidak memperoleh penghasilan atas kebun yang merupakan haknya.

Atas nama Kopsa M yang mewakili 997 petani, Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute menolak keras rencana penerbitan DPLH sebagaimana diajukan PT Langgam Harmuni.

Hendardi kemudian mendesak Bupati Kampar Catur Sugeng Santoso membatalkan rencana DPLH yang diajukan di lahan petani yang sedang menjadi objek pelaporan pidana di Bareskrim Polri.

Hendardi juga mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil memerintahkan Kepala BPN Kabupaten Kampar untuk tidak terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti dengan menerbitkan Sertifikat HGU.

Sementara kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Hendardi mendesak agar mantan Kapolri itu mengingatkan Bupati Kampar Catur Sugeng Santoso untuk bersikap profesional, bertindak berdasarkan hukum, dan menjadi fasilitator yang adil dalam menangani upaya-upaya 997 petani memperjuangkan haknya.

Comment here