Jaga Budaya

Jadwal Baru Kepindahan PNS, TNI Hingga Polri ke Ibu Kota Baru

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mulai memindahkan sebanyak 2.350 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, anggaran sebesar Rp 5,5 miliar dibutuhkan untuk memindahkan PNS ini pada 2022 mendatang.

“Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar,” kata Bima dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (25/9/2021).

Desaiin Garuda Istana Negara Ibu Kota Baru. (Foto: CNBC Indonesia)

Setelah PNS, formasi selanjutnya yang akan ikut dipindahkan adalah TNI/Polri pada 2023. Meski demikian, belum dipastikan berapa banyak personel TNI/Polri yang akan terlibat dalam relokasi ini.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI/Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu akan memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita sudah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi belum lama ini.

Dia menjelaskan, semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada. Jika tidak ada penurunan kasus Covid-19 maka ekonomi sulit bergerak.

“Semua itu akan sangat tergantung pada kondisi, semua terkait Covid-19, itu kuncinya. Kalau ini enggak jalan (enggak ada penurunan kasus), ekonomi susah geraknya,” kata Rudy.

Dia mengungkapkan, pembangunan kantor pemerintah dan Istana Kepresidenan akan dilakukan mulai 2022 mendatang.

Pemindahan Ibu Kota negara ini memang masih menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu juga mempertimbangkan kondisi terbaru yang terjadi saat ini, sebab jika kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.

Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19.

“Itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang,” ungkapnya.

Comment here