Opini

Jokowi dan Sukarno di Antara Dilema ‘Tegak Lurus’

Oleh: Budi Adiputro

Jakarta, KABNews.id – Saat ini kalimat ‘Tegak Lurus Jokowi’, ‘Ikut Arahan Lurah’, ‘Jokowisme’, ‘Manut Jokowi’, dan masih banyak lagi tagline serupa lainnya sedang berjamur dan jadi percakapan politik mulai di level elite sampai akar rumput.

Bahkan dalam pidato kenegaraannya dihadapan parlemen 16 Agustus 2023 lalu, Presiden menggarisbawahi fenomena kode-kode politik ini, sampai menegaskan bahwa dia bukanlah lurah, tapi Presiden Republik Indonesia. Tentu saja Presiden tidak bermaksud menolak pengakuan atas kesaktian politik ini. Bahkan Presiden kesannya membenarkan anggapan orang. Presiden Jokowi rasanya justru mencoba mengafirmasi mitos kesaktian tersebut dengan membiarkannya terus jadi polemik.

Kuatnya efek Jokowi membuat pemain politik mulai partai, kandidat presiden, dan wapres, sampai relawan banyak yang tergoda menggandoli alias menumpang nama Jokowi. Efek yang diharap tentu beragam. Bisa dapat berkah elektabilitas, atau jadi cara mudah cari jaminan logistik. Ada juga yang berharap ini cara mitigasi dari ancaman politik atau bahkan katanya ancaman hukum. Motifnya bisa jadi macam – macam memang.

Tapi problemnya, Tegak Lurus Jokowi kini terjemahannya tidak monolitik. Sudah jadi fakta politik kalau pendukung Jokowi kini terbelah, sebagian dukung Ganjar, sebagian lagi pro Prabowo. Semua mengklaim paling Jokowi. Semua merasa ikut arahan Jokowi. Semua merasa ditugasi oleh Jokowi. Jokowi jadi selayaknya seperti “bumbu dasar” yang bisa dipakai membuat beragam masakan.

Budi Adiputro. (detik.com)

Lihat saja drama yang terjadi di PSI beberapa waktu terakhir. Sebagai partai yang katanya mengusung Jokowisme, PSI yang sejak awal secara terbuka mendukung Ganjar sebagai capres ternyata berdinamika cukup serius. Masih dalam rangka tegak lurus Jokowi, kini PSI dianggap sudah mulai membuka diri ke Prabowo, yang membuat beberapa politikusnya seperti Guntur Romli mundur.

Sementara politkus PSI lainnya, Ade Armando yang selama ini keras menjadi pengkritik Prabowo, justru menunjukkan gesture yang lebih bersahabat dalam memandang Prabowo. Akibatnya PSI yang merasa tegak lurus Jokowi mendapat serbuan kritik dari pendukung Ganjar Pranowo yang juga mengaku tegak lurus Jokowi. Masing – masing merasa menerjemahkan apa mau Jokowi. Sebagian merasa bahkan langsung diminta Jokowi.

Ada satu kesimpulan menarik dari Effendi Gazali melihat situasi multitafsir ini. Katanya, situasi ini memang membuat para pemain pollitik paling tidak harus waspada untuk tiga hal. Pertama, pasrah. Yaitu gimana kita pasrah pada skenario yang dibuat, tanpa bisa bertanya, atau mendialektikakan pertentangannya. Syukur – syukur kita selamat sampai diujung skenario. Kedua, bersiap untuk yang terburuk. Karena lagi – lagi kita tidak tau ujung skenarionya, maka para pemain yang sudah pasrah ini hanya bisa berharap situasi terburuk tidak terjadi. Oleh karenanya persiapan rencana cadangan jadi krusial. Dan yang ketiga, semuanya sangat sementara. Karena jangan – jangan arahan itu ada masa kadaluarsanya. Jadi sekali lagi, semua keyakinan yang terasa hakiki ini bisa jadi hanya sementara.

Dilema Tegak Lurus Bung Karno

Tapi fenomena dualisme tegak lurus Jokowi ini ternyata tidak hanya terjadi di masa kini. Ternyata sebuah cerita serupa tapi tak sama pernah dialami Presiden Sukarno, di medio 1960-an. Kuatnya pengaruh Sukarno sebagai penguasa tunggal dalam skema politik demokrasi terpimpin membuat semua kekuatan politik yg sebenarnya saling bertarung dan bersebrangan tetap memakai Sukarno sebagai landasan manifesto gerakan politiknya.

Sukarno memang terkenal sebagai seorang sinkretis politik yang gandrung akan harmoni. Ia selalu tertarik mencampur dan memadukan berbagai unsur daripada melantangkan perbedaan antar ideologi.

Kecenderungan ini sudah terjadi sejak masa mudanya. Pada 1926, Sukarno pernah menulis artikel berjudul “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Menurutnya kapitalisme adalah musuh besar Islam dan Marxisme. Ia memandang para pengikut marxisme yang menurutnya bukan dogma kaku, tetapi kekuatan dinamis yang bisa berdaptasi terhadap ragam situasi untuk berjuang bersama kaum muslim dan nasionalis. Setahun kemudian, pada 1927 Sukarno-pun mendirikan PNI yang memposisikan diri berada di tengah perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, bersama komunisme di sisi kiri dan Islam di sisi kanan.

Pasca-ditancapkannya demokrasi terpimpin di akhir 1950an, Sukarno kian berambisi mengharmonisasi ideologi yang pada waktu itu tengah bertarung keras dalam berebut pengaruh dan kuasa, untuk bersatu dalam sebuah konsep bernama Nasakom. Nasionalisme, agama dan komunisme.

Nasakom ini kalau mau dicari perumpamaannya, rasanya pantas kalau disebut sebuah ‘Harmoni Kembang Plastik’. Kembang plastik memang terlihat indah dan sempurna sebagai sebuah kembang, tapi ya dia plastik, tidak nyata. Sama seperti semangat menyatukan nasakom, indah dan sempurna dalam konsep harmoni persatuan nasional, tapi ya terlihat terlalu dipaksakan sebagai sebuah fakta politik.

Saking kuatnya pengaruh dan wibawa Sukarno, namanyapun kerap dipakai menjadi alasan melegitimasi propaganda politik oleh kekuatan yang berlawanan. Dalam memoarnya berjudul Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998, pendiri CSIS yang waktu itu juga aktivis Partai Katolik Jusuf Wanandi mengungkapkan kelompok kekuatan yang saling berlawanan pada waktu itu juga bertarung merebut opini dan dukungan publik dengan membawa nama Sukarno. Baik PKI ataupun lawannya, sebut saja tentara atau kekuatan anti komunis lain seperti Partai Katolik sama sama menggunakan jargon Bung Karno.

Jusuf bercerita, PKI ketika itu secara sistematis selalu menggunakan kutipan, pidato dan ucapan-ucapan Sukarno sebagai dasar alasan aksi, pemikiran dan gagasan mereka. Untuk bersaing dengan mereka, Jusuf Wanandi dkk di pihak bersebrangan harus melakukan hal yang sama yakni mengumpulkan semua materi dari pemerintah, terutama pidato Sukarno untuk mendukung aksi anti komunis yang tengah mereka lancarkan.

Begitulah suasananya ketika itu, semuanya bergantung pada Sukarno. Kemampuan untuk mempengaruhinya jadi sangat penting. “Kalau lawan menyerang anda, anda harus dapat bertahan mengedepankan Sukarno sebagai perisai”, tulis Jusuf Wanandi yang pada akhirnya ambil bagian juga dalam gerakan menurunkan Sukarno.

Karena pidato Sukarno sangat beragam, PKI mengutip bagian – bagian tertentu dan mengatakan, “Lihat, kita berhaluan kiri. Kita harus revolusioner”. Namun para aktivis anti komunis belajar, bahwa merekapun dapat mengutip bagian lain dari pidato yg mendukung posisi gerakan anti PKI. Dengan jargon bahwa Indonesia harus berada di tengah, harus non blok. Begitulah cara dua kekuatan tersebut bersaing.

Lalu apa sebenarnya pilihan Presiden Jokowi? Apakah sama dengan Ganjar, Prabowo atau bahkan Nasdem yang masih menyatakan setia pada Jokowi? Rasanya keinginan Presiden untuk menjadikan pilpres 2024 sebagai ajang bertanding untuk kemudian bersanding rasanya bisa terwujud kalau beliaulah sendiri yang menjadi pemimpin pertempuran. Seperti pakaian ala panglima perang yang ia kenakan saat upacara peringatan kemerdekaan ke 78 lalu, secara simbolis bisa saja diartikan bahwa pertarungan yang bakal diakhiri dengan rekonsiliasi dan persandingan ini memang harus Presiden Jokowi sendiri yang memimpin

Keberadaan Jokowi yang ada di tengah apalagi kalau benar beliau yang memimpin pertempuran seharusnya bisa memaksa tensi pertarungan menjadi lebih turun, seperti layaknya friendly match. Namun memaksakan ide friendly match tanpa pertarungan yang serius juga sama saja seperti ingin kembali menghadirkan harmoni kembang plastik di era sekarang. Demokrasi menjadi indah, tapi tetap tidak nyata seperti kembang plastik.

Budi Adiputro, Co-Founder Total Politik.

Dikutip dari detik.com, Sabtu 19 Agustus 2023.

Comment here