Ekonomi

Kaharudin Ongko, Taipan yang Punya Utang Rp 8,2 T ke Negara

Reporter: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Lama tak terdengar, kini nama Kaharudin Ongko kembali mencuat ke permukaan. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memanggil salah satu obligor untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI senilai Rp 8,2 triliun.

“Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pengumuman dari Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban pada 31 Agustus 2021 dikutip dari Tempo.co, Senin (6/9/2021).

Kaharudin dikenal sebagai seorang taipan (pengusaha) di era Orde Baru. Ia sempat menjadi Wakil Komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN), bank yang dapat kucuran dana BLBI.

Kaharudin, yang saat kecil diberi nama Ong Ka Huat oleh orang tuanya, kini telah berusia 84 tahun. Ia lahir di Kisaran, Sumatera Utara pada 14 Mei 1937.

Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Nommensen, Medan. Lalu menempuh studi di Taita University, Taiwan, dan meraih gelar MBA.

Tahun 1961, ia diminta oleh orang tuanya mengurus perusahaan keluarga. Tak bertahan lama, ia pun mendirikan perusahaan sendiri, PT Kuala Bali.

Kaharudin Ongko. (Foto: liputan6.com)

Tahun 1968, Kaharudin berkenalan dengan TD Pardede, pengusaha besar di Medan. Ia diajak Pardede mendirikan Bank Surya Nusantara, dan ia pun menjadi Direktur Utama di bank tersebut selama 2 tahun.

Tahun 1971, di usia 34 tahun, Kaharudin berangkat ke Jakarta. Ia ditawari oleh pamannya, Ong Chin Cho, mengurus BUN. Ini adalah bank yang didirikan pentolan Partai Nasional Indonesia, termasuk mantan presiden Soekarno pada 1952.

BUN kala itu nyaris bangkrut dan masuklah Ali Moertopo, eks Menteri Penerangan. Beberapa orang masuk menjadi komisaris, termasuk MT Chang, pemilik United Malay Banking Corporation, setelah diajak oleh Nyoo Han Siang, pemilik BUN.

Chang membeli 55 persen saham BUN lewat pamannya, Chin Cho, karena adanya ketentuan orang asing dilarang memiliki bank. Singkat cerita, Ongko pun jadi Direktur Utama di BUN pada 1972.

Di bawah Kaharudin, BUN terus berkembang dan sempat menjadi 10 konglomerasi terbesar di Indonesia. Ia juga sempat jadi Wakil Komisaris BUN. Sampai akhirnya datang krisis moneter 1997/1998 dan membuat BUN ikut terkena dampak.

Sehingga, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp 12 triliun untuk menahan dampak krisis moneter 1997 terhadap BUN. Dari jumlah itu, Rp 8,34 triliun merupakan tanggungan Ongko. Fasilitas dari Bank Indonesia (BI) ini seharusnya dipakai untuk menalangi kas BUN yang sedang tekor.

Dalam perjalanannya, Kaharudin sempat menjadi terdakwa karena dianggap menyelewengkan dana bantuan ini. Tapi, Ia divonis bebas di tingkat kasasi.

Ia sempat mencoba melunasi utang Rp 8,3 triliun ini di awal tahun 2000-an, tapi tak pernah lunas sampai sekarang. Hingga akhirnya kini, dua dekade lebih setelah krisis 1997, ia dipanggil oleh Satgas BLBI.

Kaharudin Ongko diminta hadir oleh Satgas BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/9/2021) esok.

Comment here