Hukum

Kapolda Papua Disebut Terima Transfer dari Terdakwa Korupsi Ricky Ham Pagawak, Ini Kata IPW dan Kompolnas

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/8/2023), Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak mengaku mentransfer sejumlah uang kepada Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.

Politikus Partai Demokrat itu lalu menyesalkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hal itu tak terungkap dalam dakwaan dan persidangan. Sebaliknya, kata Pagawak, jaksa KPK justru mengungkap nama-nama lain seperti Hinca Pandjaitan serta sejumlah teman wanitanya seperti Brigita Purnawati Manohara yang juga mendapatkan transfer darinya.

Diminta komentar soal itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak KPK untuk memeriksa Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri untuk diklarifikasi. “Seharusnya Irjen Mathius D Fakhiri juga diperiksa untuk klarifikasi,” kata Sugeng Teguh Santoso kepada KABNews.id, Jumat (11/8/2023).

Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. (Foto: Kompas.com)

Menurut Sugeng, dalam banyak perkara korupsi besar, praktik penyidik mensortir dan menutup fakta aliran dana seperti yang diduga terjadi pada Ricky Ham Pagawak sudah sering terjadi.

“Jika benar pernyataannya itu, maka KPK tidak fair terkait dugaan aliran dana Ricky Ham Pagawak kepada Irjen Mathius D Fakhiri. Sesuai prinsip equality before the law, semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Hinca Pandjaitan, Brigita Manohara dan Irjen Marthius setara di depan hukum,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berpendapat, apa yang disampaikan Ricky Ham Pagawak adalah keterangan terdakwa di persidangan, sehingga hal itu merupakan keterangan sepihak yang belum bisa diartikan sebagai sebuah kebenaran.

“Artinya, harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, jika keterangan Ricky Ham Pagawak tersebut ditindaklanjuti dengan perintah dari Majelis Hakim kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka akan ditindaklanjuti,” katanya, Jumat (11/8/2023), sambil mengaku sedang melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Semuanya tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) hingga dapat dibuktikan sebaliknya,” pintanya.

Diketahui, Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Ricky Ham Pagawak didakwa dengan tiga pasal dakwaan, yakni suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menerima suap senilai total Rp75 miliar dari tiga sumber yakni pihak kontraktor. Uang tersebut untuk memuluskan berbagai proyek di Mamberamo Tengah.

Comment here