Opini

Karmaphala

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).

Jakarta, KABNews.id – Ini bagi yang percaya saja. Bagi yang tidak percaya, silakan abaikan saja. Karmaphala. Ya, Karmaphala alias hukum sebab-akibat atau hukum kausalitas. Hukum tabur-tuai. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Orang awam menyebutnya hukum karma.

Karmaphala sendiri merupakan salah satu dari lima keyakinan dalam agama Hindu. Karmaphala berakar dari dua kata, yakni “karma” dan “phala”. Karma berarti “perbuatan”, “aksi”, dan phala berarti “buah”, “hasil”.

Ilustrasi Karmaphala. (Wikipedia)

Hari-hari ini Karmaphala menjadi kata yang populer setelah diucapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (25/3/2024) lalu.

Ketika etika dan norma diabaikan, terjadi Karmaphala, kata Hasto saat itu.

Adapun konteksnya adalah Hasto memperingatkan elite-elite Partai Golkar yang dia tuding mengumbar nafsu kekuasaan untuk merevisi Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Sesuai UU MD3, kursi Ketua DPR menjadi jatah partai politik pemenang pemilu, dalam hal ini PDIP yang merupakan jawara Pemilu 2024. Pasal inilah yang hendak diutak-atik, sehingga Golkar yang merupakan runner up Pemilu 2024 bisa duduk manis di kursi DPR-1.

PDIP sendiri pernah ditelikung Golkar sehingga meskipun sebagai pemenang Pemilu 2014, tetapi kursi Ketua DPR diduduki Golkar. Itu karena terjadi utak-atik pasal di UU MD3.

Hasto lalu menyebut Karmaphala itu berupa dua Ketua DPR yang harus lengser dari jabatannya karena terlibat kasus korupsi. Meski tidak menyebut nama, namun publik mafhum yang dimaksud Hasto adalah Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Sebenarnya bukan pada 2014 saja PDIP dizalimi. Pada 1999, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini juga dizalimi. Yang menzalimi adalah Poros Tengah dan MPR yang saat itu diketuai Amien Rais.

Meskipun PDIP merupakan pemenang Pemilu 1999, namun Poros Tengah dan MPR yang dimotori Amien Rais memilih KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden RI. Sementara Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP harus puas di posisi Wakil Presiden RI.

Karmaphala akhirnya bicara. Pada 23 Juli 2021, MPR yang diketuai Amien Rais melengserkan Gus Dur dari kursi Presiden RI dan kemudian mengangkat Megawati sebagai Presiden RI yang baru menggantikan Gus Dur.

Gus Dur pun melontarkan semacam “kutukan” kepada Amien Rais bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kelak akan menjadi gelandangan politik. Terbukti kemudian Amien Rais yang merupakan pendiri PAN didepak dari partainya sendiri justru oleh besannya sendiri, Zulkifli Hasan.

Amien Rais kemudian mendirikan Partai Ummat, namun akhirnya menjadi partai gurem yang tak lolos ke DPR pada Pemilu 2024 karena suaranya jauh di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. Amien Rais pun benar-benar menjadi gelandangan politik. Demikianlah kalau Karmaphala sudah bicara.

Karmaphala Jokowi

Publik juga mafhum Megawati dan PDIP dikhianati oleh Presiden Jokowi. Sementara PDIP mengajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024, Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Padahal, PDIP telah banyak berjasa kepada Jokowi dan keluarganya. PDIP-lah yang mencalonkan Jokowi sebagai Walikota Solo pada 2005 dan 2010, dan pada Pilkada DKI Jakarta 2012, PDIP mengusung Jokowi sebagai calon gubernur dan terpilih.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP mengusung Jokowi sebagai capres dan terpilih.

Tidak itu saja, Gibran juga diusung PDIP sebagai calon Walikota Solo dan terpilih pada Pilkada 2020. Pada saat yang sama, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga diusung PDIP sebagai calon Walikota Medan, Sumatera Utara, dan terpilih di Pilkada 2020.

Apakah Karmaphala juga akan menimpa Jokowi yang telah mengabaikan etika dan norma dengan mengkhianati PDIP dan Megawati? Bisa saja Jokowi dikhianati Prabowo. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Comment here