Ekonomi

Keluarga Bakrie Bantah Punya Utang BLBI

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Juru bicara keluarga Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, menanggapi pengumuman Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp22,67 miliar.

Menurut Lalu, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. “Bakrie tidak memiliki hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI,” ujar dia dikutip dari Tempo.co, Selasa (14/9/2021).

Sebelumnya, berdasarkan pengumuman di surat kabar nasional, Satgas BLBI memanggil atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara, dalam hal ini Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warrouw, Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, dan Anton Setianto.

Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, pun sempat mencuitkan mengenai pemanggilan sejumlah debitur BLBI tersebut.

Juru bicara keluarga Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa. (Foto: Liputan6.com)

“Satgas BLBI kembali memanggil beberapa pihak untuk memastikan hak tagih negara atas dana BLBI dapat dilunasi. Semoga mereka kooperatif dan hak rakyat dipulihkan,” ujar Yustinus dalam akun twitter @prastow, Selasa (14/9/2021).

Para debitur itu diminta hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan, Jumat pagi, 17 September 2021 pukul 09.00-11.00 WIB. Pemanggilan Nirwan dan Indra Bakrie beserta kolega dimaksudkan untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI.

“Setidak-tidaknya sebesar Rp22,67 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur eks-Bank Putera Multikarsas,” tulis pengumuman yang diteken Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Senin (13/9/2021).

Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C. Satgas menegaskan akan melakukan tindakan apabila para pihak yang dipanggil tersebut mangkir dari panggilan itu.

“Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman Satgas BLBI tersebut.

Comment here